TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyepakati usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PLN (Persero) tahun 2017. Persetujuan diteken Menteri BUMN Rini Soemarno melalui surat bernomor S-578/MBU/10/2017 pada 2 Oktober lalu.
"Kami dalam rapat umum pemegang saham PT PLN (Persero) menyetujui revisi RKAP tahun 2017," ujar Rini dalam salinan surat yang diperoleh Tempo. Rini tidak menjawab panggilan konfirmasi Tempo.
Sedangkan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat belum mau memberi konfirmasi. "Nanti saya cek," katanya.
Dalam revisi itu, perusahaan memangkas target raihan laba bersih tahun ini dari Rp 15,6 triliun menjadi Rp 6 triliun. Padahal perseroan memperoleh tambahan subsidi dari pemerintah hingga Rp 52,2 triliun. Laba bersih disunat lantaran perusahaan memprediksi pendapatan usaha hanya sebesar Rp 259 triliun. Angka ini menurun dibanding rencana awal sebesar Rp 276 triliun.
Perusahaan listrik milik pemerintah ini juga menurunkan pengeluaran investasi dari semula Rp 121 triliun menjadi Rp 107 triliun selama 2017. Berkurangnya investasi adalah buntut perusahaan meniadakan pengeluaran dari dana internal. Sebelumnya, pengeluaran dana internal diproyeksikan menyumbang Rp 26 triliun atau 21 persen dari total investasi. Sebagai gantinya, PLN menambah utang dari Rp 62,2 triliun menjadi Rp 79,9 triliun.
Revisi target kerja dan anggaran akibat lesunya pendapatan yang disumbang dari penurunan target penjualan tahun ini dari 181 menjadi 174 terrawatt per jam (tWh). Sayangnya, penurunan ini tidak sebanding dengan biaya pokok penyediaan listrik yang mencapai Rp 1.350 per kilowatt per jam (kWh). Prediksi rata-rata biaya penyediaan naik dari rencana kerja perusahaan yang semula dipatok Rp 1.339 per kWh.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir tidak menjawab konfirmasi Tempo. Akhir September lalu, dia mengklaim keuangan PLN masih sehat. "PLN ini bonafide, rating-nya luar biasa. (Utangnya) dijamin pemerintah pula. Takut apa kalian?" ucapnya. Bahkan dia menjamin mampu memenuhi kewajibannya.
Adapun Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan belum bisa menjawab pertanyaan Tempo.
Baca: Menteri Luhut Kritik Porsi PLN di Proyek Listrik 35 Ribu MW
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkhawatirkan kinerja keuangan PLN sejak 2015 terus menurun lantaran kewajiban korporasi mencicil utang pokok berikut bunganya. Ongkos tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan kas bersih operasi karena pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target.
Kekhawatiran itu disampaikan Sri Mulyani melalui surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri BUMN. "Pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," kata Sri dalam suratnya pada 19 September lalu.
Pada 2015, pemerintah menugasi PLN menambah kapasitas listrik hingga 35 ribu megawatt (MW) sampai 2019. Perusahaan juga diwajibkan membangun jaringan transmisi sepanjang 46.831 kilometer sirkuit dan gardu induk sebesar 109 ribu megavolt ampere. Sejak 2015, pembangkit yang baru beroperasi mencapai 2,2 persen dari total target. Sedangkan transmisi dan gardu induk yang selesai dibangun masing-masing 14,5 persen dan 23,71 persen.
ROBBY IRFANY | ALI NUR YASIN
