TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam (PBPB) Darmin Nasution melantik Lukita Dinasyah Tuwo sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam menggantikan Hatanto Reksodipoetro.
Dalam sambutan acara pelantikan Dewan Pengurus BP Batam di Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017, Darmin mengatakan penggantian ini dilakukan untuk mengembalikan kejayaan kawasan Batam sebagaimana tujuan awal ditetapkan sebagai FTZ sejak 1973.
Baca juga: Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam
"Kawasan Batam saat ini tidak lagi memiliki daya tarik dibanding kawasan sejenis di ASEAN, terutama setelah mulai berlakunya MEA, yang memberikan pembebasan bea masuk bagi barang produksi dari negara ASEAN yang masuk ke dalam wilayah Indonesia," ujarnya.
Darmin menambahkan keterpurukan Batam sudah terlihat dari data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang mencatat jumlah perusahaan yang tutup pada 2015 mencapai 54, pada 2016 mencapai 62 dan hingga Juli 2017 sudah 53 perusahaan gulung tikar.
Baca Juga:
Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Batam hanya mencapai 5,45 persen pada 2016 dan hingga semester I-2017 hanya mencapai kisaran dua persen, karena lesunya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Baca juga: Penyebab Pengusaha Singapura Ragu Berinvestasi di Batam
Selain itu, persoalan lainnya adalah masih terdapat kebijakan di kawasan yang menimbulkan protes dan kegaduhan dari pelaku usaha serta dualisme pengelolaan wilayah antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam yang mengganggu pelayanan perizinan.
"Penyelesaian aset fasilitas sosial dan fasum yang dimiliki BP Batam juga masih terkendala proses administrasi sehingga pemanfaatannya oleh pemerintah kota Batam belum optimal untuk melayani masyarakat," kata Darmin.
Untuk itu berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Kawasan Batam pada 16 Oktober 2017, telah disepakati kebijakan dalam rangka percepatan revitalisasi FTZ Batam yaitu pengembalian Batam sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional.
"Komunikasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha menjadi salah satu faktor kunci untuk mewujudkan hal tersebut," kata Darmin yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, tambah dia, transformasi FTZ Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu dilakukan dalam waktu singkat seperti arahan Presiden.
Darmin mengharapkan pimpinan BP Batam yang baru bisa menciptakan ekonomi Batam yang berdaya saing dan maju serta mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut sebesar tujuh persen dalam dua tahun.
Ia menambahkan beberapa program yang harus dilakukan oleh pengurus baru antara lain menyelesaikan dualisme dan membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan dan mempercepat transformasi FTZ ke KEK Batam.
Kemudian, kata Darmin, meningkatkan pelayanan dan investasi, meningkatkan kinerja organisasi BP Batam dan mendukung pembangunan kota Batam yang nyaman, aman, asri dan lestari.
Baca juga: Pengusaha Tuntut Aturan Kenaikan Sewa Lahan di Batam Dicabut
"BP Batam juga harus menyelesaikan kebijakan BP Batam yang sudah dilaksanakan sejauh ini atau yang belum selesai yaitu pengalihan aset, pelayanan pelabuhan, persoalan lahan, pelaksanaan audit BPKP dan lain-lain," ujarnya.
Berikut ini pengurus BP Batam yang baru: Lukita Dinarsyah Tuwo, sebagai Kepala BP Batam . Purwiyanto sebagai Anggota 1 Deputi Bidang Keuangan, Yusmar Anggadinata sebagai Anggota 2 Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Dwianto Eko Winaryo sebagai Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, dan Bambang Purwanto sebagai Anggota 5 Deputi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia.
