TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyoroti masalah perizinan dalam jumpa pers tentang tiga tahun Jokowi-JK. Darmin menegaskan pentingnya pembentukan satuan tugas sebagai tahap pertama implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Satgas yang akan bertugas di tingkat pusat dan daerah ini bertugas menyelesaikan masalah izin yang kerap menghambat investasi. Baca juga: Tiga Tahun Jokowi-JK, Angka Kemiskinan Turun
"Mereka harus mengidentifikasi investasi di bidang itu (masing-masing instansi). Perizinan yang sudah diurus, berapa sudah selesai, dan berapa yang belum, dan kalau belum, harus proaktif bantu menyelesaikan," ujar Darmin dalam konferensi pers tentang kinerja tiga tahun pemerintahan Joko Widodo di kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Oktober 2017.
Darmin pun menyebutkan adanya kecenderungan salah kaprah antara perizinan dan penetapan standar.
"Banyak yang menetapkan perizinan, tapi itu sebenarnya standar yang harus dipenuhi. Kalau diubah menjadi izin, mengurusnya susah," tuturnya.
Satu sektor investasi saja, kata dia, bisa mengandung lebih dari 100 jenis perizinan yang harus dipenuhi. "Jadi kita putuskan Perpres 91. Mudah-mudahan mulai dilaksanakan minggu ini."
Pemerintah pusat pun tak segan memberi sanksi kepada pemerintah daerah yang ketahuan mempersulit izin investasi. Peringatan dari pusat umumnya diawali teguran tertulis. "Aturan main kita, kalau tak dikerjakan, kewenangannya ditarik," ujar Darmin.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong pun menyoroti hambatan perizinan. Menurut dia, kerugian akan muncul bila sejumlah sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan, dipersulit oleh izin.
"Di sektor kesehatan, kalau sulit, puluhan ribu WNI keluar untuk mencari pengobatan. Larangan-larangan (pendirian) universitas juga membuat mahasiswa kita sekolah di luar dengan konsekuensi aliran devisa keluar," ujar Thomas dalam keterangan pers tentang 3 tahun Jokowi-JK.
