Soal Anggaran Densus Antikorupsi 2,6 T, Ini Kata Dirjen Anggaran

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta sejumlah pejabat terkait mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. ANTARA FOTO

    Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta sejumlah pejabat terkait mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian, mengusulkan dibentuknya  Densus Antikorupsi dengan rencana anggaran Rp 2,6 triliun. Usulan itu sudah mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi III DPR telah menyatakan akan menyetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk Densus Anti-Korupsi.

    Baca juga: Densus Antikorupsi Polri Dinilai Menyalahi KUHAP
    Kapolri Paparkan 2 Opsi Metode Kerja Densus Antikorupsi di DPR

    Ditanya tentang masalah itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan belum mengetahui rencana penggunaan anggaran Polri untuk membentuk Densus Anti-korupsi. "Saya belum tahu hal itu," ujarnya melalui pesan singkat, Senin, 16 Oktober 2017. 

    Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki  menyatakan, usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal Densus Anti-Korupsi belum dibicarakan di level kabinet. "Itu baru usulan dari Polri, belum dibahas di rapat kabinet," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017. 

    Kepolisian RI mengusulkan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti-korupsi. Lembaga itu akan menangani kasus korupsi, mirip tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Menurut Teten Masduki, karena belum dibahas, dia enggan menjawab pertanyaan terkait usulan tersebut. Termasuk soal anggaran yang akan digunakan untuk membentuk Densus Anti-korupsi. 

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk Densus Anti-korupsi sebesar Rp 2,6 triliun. Dana itu akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 786 miliar, belanja barang Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp 1,55 triliun.

    Anggaran  Densus Antikorupsi jauh lebih besar dibandingkan KPK yang memiliki tugas serupa yaitu menjalankan program pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK tahun ini mendapat dana sebesar Rp 734,2 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut Gojek.