Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawa Barat Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Angkutan Online

image-gnews
Pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi damai di Bandung, Jawa Barat, 16 Oktober 2017. Lebih dari 2.000 pengemudi ojek dan taksi online dari seluruh Bandung menuntut pemerintah untuk menetapkan regulasi transportasi online agar mereka bisa nyaman dan aman bekerja terkait intimidasi . TEMPO/Prima Mulia
Pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi damai di Bandung, Jawa Barat, 16 Oktober 2017. Lebih dari 2.000 pengemudi ojek dan taksi online dari seluruh Bandung menuntut pemerintah untuk menetapkan regulasi transportasi online agar mereka bisa nyaman dan aman bekerja terkait intimidasi . TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tengah mencari rumusan kesepakatan antara angkutan online dan konvensional sambil menunggu aturan pemerintah. “Sambil menunggu peraturan dari pemerintah pusat seperti apa yang disahkan, saya kira ini penting agar jangan berlarut-larut menciptakan konflik antara konvensional dan online,” katanya di Bandung, Senin, 16 Oktober 2017.

Deddy menuturkan sudah meminta Dinas Perhubungan Jawa Barat mempelajari kesepakatan antara angkutan online dan konvensional di Cirebon sehingga keduanya bisa beroperasi berdampingan. “Di Cirebon tidak ada masalah. Barangkali pola kerja sama itu bisa diterapkan di mana pun di Jawa Barat sambil menunggu peraturan yang betul-betul disahkan pemerintah,” ujarnya.

Dia membantah pemerintah Jawa Barat melarang angkutan online beroperasi. “Padahal kan tidak dilarang,” ucapnya.

Menurut Deddy, angkutan online hanya diimbau berhenti beroperasi selama tiga hari saat angkutan konvensional mengancam mogok. “Diminta menghentikan operasinya dulu, bukan dilarang, supaya jangan sampai terjadi mogok masal dari kendaraan konvensional. Nanti mati semua, lumpuh kita,” tuturnya.

Deddy berujar, selain di Cirebon, angkutan online dan konvensional bisa hidup berdampingan di sejumlah daerah di Indonesia. “Sambil menunggu itu diputuskan, kenapa enggak di situasi peralihan ini sama-sama bisa bekerja sama? Karena ini teknis. Cirebon bisa, daerah di luar Jawa Barat bisa juga. Kenapa Bandung, Tasikmalaya, dan Bogor enggak bisa?” katanya.

Hari ini, ribuan pengemudi angkutan online menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, menuntut pemerintah secepatnya menerbitkan aturan yang mengatur taksi online pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang taksi online, yang dicabut Mahkamah Agung. Taufik mengatakan pemerintah Jawa Barat harus mendorong pemerintah pusat secepatnya menerbitkan peraturan pengganti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Regulasi yang tengah disiapkan pemerintah pusat itu diharapkan langsung bisa diterapkan. Peraturan itu antara lain bisa mengusung prinsip kesetaraan dan keadilan antara angkutan online dan konvensional. “Sehingga ke depan kita tidak lagi mendiskusikan, tapi sudah bisa mengimplementasikan sehingga layanan transportasi lebih baik lagi,” kata Taufik.

Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Hendro Pandowo mengklaim, sepanjang aksi pengemudi angkutan online, situasi berjalan dengan aman. Dia juga mengklaim tidak ada bentrokan antara pengemudi angkutan online dan konvensional. “Aman, alhamdulillah,” ujarnya di Bandung, Senin, 16 Oktober 2017.

Hendro menuturkan, untuk mengantisipasi kemungkinan konflik, pihaknya menyebar anggota polisi di semua titik yang dianggap rawan. Sedikitnya, ada 617 titik rawan di Kota Bandung. “Kita perbanyak anggota di titik rawan. Tidak hanya rawan perselisihan antara angkutan online dengan konvensional, tapi juga rawan kriminalisasi dan rawan macet. Seperti yang sudah kita lakukan, kita pertahankan,” ucapnya.

AHMAD FIKRI

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemprov Jabar akan Bangun 144 Sekolah Baru, Satu Sekolah Butuh Rp 3 Miliar

11 Januari 2024

Siswa mengikuti kegiatan belajar di tenda darurat, di SD Negeri Bantargebang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 31 Oktober 2023. Menurut pihak sekolah, selama kurun waktu empat bulan terakhir para siswa terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat karena kondisi ruang kelas rusak dan tidak layak. ANTARA FOTO/Henry Purba
Pemprov Jabar akan Bangun 144 Sekolah Baru, Satu Sekolah Butuh Rp 3 Miliar

Pemdaprov Jabar akan membangun 144 sekolah baru di 144 kecamatan pada tahun ini. Mulai dari jenjang SMA, SMK, hingga sekolah luar biasa akan dibangun.


Sudirman Said Optimis Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Menangi Pilpres 2024, Tapi Ada Syaratnya

17 Oktober 2023

Juru Bicara Anies Baswedan Sudirman Said menanggapi dinamika politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Sekretariat KPP di Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 7 September 2023. Tika Ayu/Tempo.co
Sudirman Said Optimis Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Menangi Pilpres 2024, Tapi Ada Syaratnya

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disebut bisa menang jika Pilpres 2024 berjalan jurdil dan luber.


Acara Diskusi Anies Baswedan di Bandung Dibatalkan, Cak Imin Singgung Perlakuan yang Adil

13 Oktober 2023

Bakal calon Presiden Anies Rasyid Baswedan (kedua kanan) dan bakal calon Wakil Presiden Abdul Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) bersama sejumlah kiai dan tokoh di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 28 September 2023. Kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya Anies dan Cak Imin bersafari politik ke pondok pesantren sejak pertama kali mendeklarasikan diri pada 2 September lalu. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/YU
Acara Diskusi Anies Baswedan di Bandung Dibatalkan, Cak Imin Singgung Perlakuan yang Adil

Muhaimin Iskandar meminta pemerintah berlaku adil bagi semua pasangan calon. Mengomentari pembatalan izin acara diskusi Anies Baswedan.


Tim Anies Baswedan Ungkap Kronologi Pelarangan Penggunaan GIM

9 Oktober 2023

Anies Baswedan tiba untuk bertemu alumni ITB di Bandung, Jawa Barat, 1 Oktober 2023. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan ini bertemu dengan para alumni ITB untuk saling memaparkan pandangan di acara Ngariung 1000 Alumni ITB di Bandoengsche Melk Centrale. TEMPO/Prima Mulia
Tim Anies Baswedan Ungkap Kronologi Pelarangan Penggunaan GIM

Juru bicara Tim Anies Baswedan mengungkap kronologi pelarangan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat untuk acara mereka.


Proyek Konten Museum Masjid Al Jabbar Senilai Rp 14,5 Miliar Dipermasalahkan

11 Januari 2023

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau Masjid Al Jabbar di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, 26 Desember 2022. TEMPO/Prima Mulia
Proyek Konten Museum Masjid Al Jabbar Senilai Rp 14,5 Miliar Dipermasalahkan

Proyek Konten Museum Masjid Al Jabbar senilai Rp 14,5 miliar dipermasalahkan karena perusahaan pemenangnya pernah dinyatakan gagal lolos kualifikasi.


Kisruh SDN Pondok Cina 1 Depok, Pemprov Jabar Tunda Bantuan Pembangunan Masjid

12 Desember 2022

Sejumlah orang tua siswa bertahan di depan pagar SDN Pondokcina 1, Depok, Ahad, 11 Desember 2022. Para orang tua siswa yang masih menolak rencana relokasi bertahan dan menghadang rencana eksekusi SDN Pondokcina yang akan dialihfungsikan untuk pembangunan masjid. TEMPO/Subekti.
Kisruh SDN Pondok Cina 1 Depok, Pemprov Jabar Tunda Bantuan Pembangunan Masjid

Pemprov Jabar juga tengah menimbang membatalkan bantuan karena polemik lahan SDN Pondok Cina 1 Depok.


Cerita Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Ancam Usir Murid, Orang Tua & Guru

1 Desember 2022

Orang tua dan relawan menjadi guru dadakan di SDN Pondokcina 1, karena tidak ada guru-guru hadir, Senin 14 November 2022. TEMPO/ADE RIDWAN
Cerita Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Ancam Usir Murid, Orang Tua & Guru

Pemerintah Kota Depok akan melakukan upaya paksa pemindahan SDN Pondokcina 1 pada tanggal 12 Desember 2022.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

22 September 2022

Massa aksi Demonstrasi Driver online mulai bergerak ke halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Dalam aksinya demostrasi membawa 3 tuntutan diantaranya pengemudi transportasi online meminta DPR untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undangan (RUU) Transportasi Daring menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. Pengemudi transportasi online juga akan menunggu RUU Transportasi Daring disahkan menjadi UU. Pengemudi transportasi online berharap DPR juga bisa menekan aplikator untuk menandatangani kesepakatan platfom fee sebesar 10 persen. TEMPO/MAGANG/Abdullah Syamil Iskandar
RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.


Anak Ridwan Kamil Hilang di Swiss, Pegawai Pemprov Jabar Gelar Doa Bersama

27 Mei 2022

Emmeril Khan Mumtadz atau yang akrab disapa Eril merupakan putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dikabarkan hilang saat berenang di sungai Aare, Bern, Swiss, Kamis siang, 26 Mei 2022, waktu setempat. Eril bersama keluarga pergi ke Swiss mencari perguruan tinggi, untuk melanjutkan pendidikan S2. Instagram
Anak Ridwan Kamil Hilang di Swiss, Pegawai Pemprov Jabar Gelar Doa Bersama

Pegawai Pemprov Jawa Barat mendoakan keselamatan putra Ridwan Kamil yang terseret arus sungan di Bern, Swiss.


Ada Tower BTS Roboh, Wali Kota Depok: Provinsi Kasih Izin tanpa Mengawasi

23 Maret 2022

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyampaikan sambutan saat meninjau penyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga di Sentra Vaksinasi RSUI, Depok, Jawa Barat, Rabu, 12 Januari 2022. Pemerintah memulai program vaksinasi ketiga atau booster COVID-19 secara gratis kepada masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas dengan kelompok prioritas penerima vaksin adalah orang lanjut usia (lansia) dan penderita immunokompromais. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ada Tower BTS Roboh, Wali Kota Depok: Provinsi Kasih Izin tanpa Mengawasi

Wali Kota Depok Muhammad Idris menanggapi robohnya salah satu tower BTS yang menimpa rumah warga di Kampung Lio.