Bantah Larang Taksi Online, Pemprov Jabar: Hanya Sosialisasi

Daerah Tentukan Kuota Taksi Online

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Jawa Barat membantah telah melakukan pelarangan taksi online beroperasi. “Pemprov tidak mempunyai kewenangan membekukan penyelenggaraan taksi online karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan," kata Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Wilayah III, Dinas Perhubungan Jawa Barat, M Abduh Hamzah dalam rilis yang dikirimkan Humas Pemprov Jabar, Selasa, 11 Oktober 2017.

Baca juga: Bos Go-jek Buka Suara Soal Jawa Barat Larang Transportasi Online 

"Yang kami lakukan hanya mengusulkan melalui surat pada Presiden awal pekan ini terkait usulan penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya,” katanya. 

Menurut Abduh, surat pada presiden itu berisi tiga hal. Meminta Menteri Perhubungan menerbitkan aturan yang mengatur taksi online dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dengan angkutan umum yang sudah ada, mengusulkan penataan kembali kebijakan aplikasi online pada Menteri Komunikasi dan Informatika, serta meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian taksi online untuk menjaga situasi di lapangan.

Abduh mengatakan, yang dilakukan saat ini baru sebatas sosialisasi agar taksi online tidak beroperasi sementara menunggu terbitnya peraturan resmi setelah pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017 yang mengatur taksi online oleh Mahkamah Agung. “Sambil menunggu revisi PM 26, kita mengambil langkah-langkah sosialisasi, konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait,” kata dia.

Dia membenarkan, pertemuan yang berujung kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat salah satunya meminta taksi online tidak beroperasi sebelum terbitnya aturan baru. Teknisnya akan dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah pusat. “Saya sudah bicara dengan pengelola taksi online dan mereka siap melakukan itu. Imbauan untuk tidak melakukan operasi," kata dia.

Kesepakatan lainnya adalah semua pihak setuju menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan. “Untuk itu pihak WAAT Jabar setuju menangguhkan aksi unjuk rasa dan mogok masal armada angkutan umum yang sedianya akan dilaksanakan 10-13 Oktober 2017,” kata Abduh. "Jadi dinamika angkutan online harus disikapi bijaksana. Demo dari WAAT mesti ditangguhkan karena apa yang disuarakan sudah diakomodir.”

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pengusaha angkutan umum dan pemerintah Jawa Barat menyepakati untuk bersama-sama mencari solusi keberadaan taksi online. “Tuntutan mereka tidak berlebihan karena itu wajar kalau diakomodir. Tuntutannya ingin diperlakukan sama,” kata dia di Bandung, Senin, 9 Oktober 2017.

Dengan kesepakatan itu, sekelompok pengusaha angkutan kota dan taksi yang sedianya akan menggelar unjuk rasa diikuti dengan aksi mogok mulai Selasa, 10 Oktober 2017, batal.

Aher mengatakan, pengusaha angkutan umum bersama pemerintah Jawa Barat bersepakat untuk memperjuangkan bersama meminta penerbitan peraturan yang mengatur keberadaan angkutan online pada pemerintah pusat. “Sebagai warga negara yang baik meminta kesetaraan perlakuan,” kata dia.

Menurut Aher, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/20017 yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung dinilai sudah pas. “Di situ isinya kesetaraan semuanya, ada di peraturan tersebut. Tapi digugat, dibatalkan oleh MA, itu jadinya,” kata dia.

Wakil Ketua Organda Jawa Barat Husein Anwar membenarkan adanya kesepakatan yang diambil dalam pertemuan yang digelar di rumah dinas gubernur di Gedung Pakuan, Bandung, 6 Oktober 2017. “Betul, ada kesepakatan bersama. Intinya kita menuntut kesetaraan dan keadilan dengan adanya taksi online yang sampai saat ini belum terlaksana karena ada putusan MA yang membatalkannya,” kata dia.

Tiga poin kesepakatan, di antaranya agar angkutan taksi online tidak beroperasi dulu menunggu terbitnya aturan, teknis pengawasan akan dikoordinasikan dengan kepolisian dan pemerintah pusat.

Husein mengatakan, Organda sendiri meminta adanya keadilan dan kesetaraan dalam pengusahaan angkutan online itu. “Dari sisi pelayanan sebetulnya model baru yang patut ditangkap peluangnya sebagai peluang usaha baru, itu harus dimanfaatkan. Kita juga jangan berpikiran sempit,” kata dia. “Tapi harus ikuti aturan. Cuma masalahnya aturannya belum ada, masih di susun.”

Menurut Husein, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017 yang dibatalkan Mahkamah Agung itu juga dinilai Organda tidak pas. Dia beralasan, penempatan  taksi online sebagai angkutan sewa khusus tidak tepat. “Organda melihat lebih cocok dikategorikan sebagai taksi khusus, jangan di masukkan dalam kateogri angkutan sewa khsuus. Kalau taksi khusus, pemerintah punya kewenangan untuk menyetujui tarif walaupun harus melalui kesepakatan antar penyedia jasanya,” kata dia.






Cerita Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Ancam Usir Murid, Orang Tua & Guru

5 hari lalu

Cerita Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Ancam Usir Murid, Orang Tua & Guru

Pemerintah Kota Depok akan melakukan upaya paksa pemindahan SDN Pondokcina 1 pada tanggal 12 Desember 2022.


Cara Daftar GrabCar Terbaru Beserta Persyaratannya

15 hari lalu

Cara Daftar GrabCar Terbaru Beserta Persyaratannya

Cara daftar GrabCar terbaru beserta syarat dokumen yang harus dilengkapi untuk pengemudi mobil atau driver GrabCar.


Taksi Online AirAsia Ride Mengaspal di Bali Mulai 2 November

36 hari lalu

Taksi Online AirAsia Ride Mengaspal di Bali Mulai 2 November

Adapun untuk dapat menggunakan layanan ini, pengguna mesti menggunduh aplikasi AirAsia.


Perampok Taksi Online di Jakarta Pinjam HP Pemilik Warung untuk Tutup Jejak Digital

50 hari lalu

Perampok Taksi Online di Jakarta Pinjam HP Pemilik Warung untuk Tutup Jejak Digital

Polda Metro Jaya mengungkapkan tiga pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap seorang pengemudi taksi beruapa menutupi jejak digital.


Kemenhub dan Pengemudi Ojol Lakukan Audiensi Hari Ini, Apa Saja yang Dibahas?

55 hari lalu

Kemenhub dan Pengemudi Ojol Lakukan Audiensi Hari Ini, Apa Saja yang Dibahas?

Pengemudi ojol yang tergabung dalam Koalisi Driver Online melakukan audiensi bersama Kemenhub pada hari ini, Rabu, 12 Oktober 2022.


Besok, Pengemudi Transportasi Online Geruduk Kemenhub untuk Bahas Tarif hingga Sanksi

6 Oktober 2022

Besok, Pengemudi Transportasi Online Geruduk Kemenhub untuk Bahas Tarif hingga Sanksi

Kedatangan ke Kemenhub itu bertujuan untuk melakukan audiensi soal tarif dan potongan komisi pengemudi transportasi online.


Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

27 September 2022

Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

Kemenhub mengatakan belum menerima laporan dari perwakilan ojol soal aplikator yang melanggar aturan tarif.


Kasus Penganiayaan Sopir Taksi Online di Koja, Tersangka Sudah Bawa Celurit dari Cinere

16 September 2022

Kasus Penganiayaan Sopir Taksi Online di Koja, Tersangka Sudah Bawa Celurit dari Cinere

Tersangka penganiayaan, yang masih berusia 17 tahun, berdalih sedang mencari pekerjaan ke Jakarta namun kehabisan uang sehingga tak bisa bayar taksi.


Polres Jaksel Kerahkan 250 Personel Jaga Mediasi Gojek dan Driver Taksi Online di Blok S Hari Ini

16 September 2022

Polres Jaksel Kerahkan 250 Personel Jaga Mediasi Gojek dan Driver Taksi Online di Blok S Hari Ini

Pertemuan Gojek dan driver taksi online itu dapat mencapai kesepakatan soal tarif imbas kenaikan harga BBM.


Remaja 17 Tahun Aniaya Sopir Taksi Online Karena Tak Punya Uang untuk Bayar Ongkos Taksi

15 September 2022

Remaja 17 Tahun Aniaya Sopir Taksi Online Karena Tak Punya Uang untuk Bayar Ongkos Taksi

Remaja tersebut tidak mengambil uang atau barang dari sopir taksi online yang ia lukai. Mengaku ingin mencari kerja tapi kehabisan uang.