Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Atur Tarif dan Kuota Taksi Online, Ini Kata Bos Gojek

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
NADIEM MAKARIMGo-Jek!
NADIEM MAKARIMGo-Jek!
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Gojek Nadiem Makarim menanggapi rencana pemerintah membuat aturan tentang  taksi online. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan akan memberlakukan ketentuan tentang angkutan online dengan mengatur wilayah, tarif dan kuota.

Baca juga: Pemerintah Atur Tarif, Wilayah, dan Jumlah Taksi Online 

Menurut Nadiem, pemerintah lebih baik membuat regulasi harga untuk taksi online agar bisa bersaing dengan yang konvensional. "Kalau untuk kuota sulit. Saya sendiri tidak setuju kalau kuota yang dibatasi," ujar Nadiem kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 11 Agustus 2017.

Nadiem menambahkan bisnis transportasi telah berkembang di sejumlah wilayah. Bahkan, untuk Jawa Barat, pangsa pasarnya Gojek cukup besar di sana. "Jadi, pemerintah harus buat aturan yang adil."

Sejauh ini, Nadiem mengatakan Gojek akan mendukung seluruh keputusan pemerintah untuk mengatur keberadaan transportasi online dan konvensional. Namun, kata dia, pemerintah jangan sampai membuat peraturan ihwal pembatasan taksi online di setiap daerah.

Pada Selasa, 10 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang beroperasinya angkutan online termasuk Gojek. Keputusan tersebut diambil buntut prostes yang dilayangkan sopir angkutan kota. Untuk mengantisipasi adanya gesekan, sopir taksi online di Jawa Barat, juga melakukan mogok beroperasi selama empat hari sampai 13 Oktober 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nadiem mengaku belum mengetahui dengan jelas terkait larangan angkutan online beroperasi di Jawa Barat sejak 10 Oktober 2017. "Sebenarnya saya belum terlalu tahu larangan itu (taksi online di Jawa Barat)," katanya.

Nadiem menyesalkan masih adanya penolakan  taksi online di sejumlah tempat. Padahal, menurut dia, transportasi online membantu ekonomi kerakyatan. Soalnya, 60 persen sopir Gojek, merupakan pekerja lepas yang bergabung menjadi mitra. "Mereka mencari uang tambahan dengan menjadi mitra kami," ujarnya.

 Baca juga: Presiden Jokowi, Ternyata Inilah Pemicu Heboh Senjata Brimob

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kronologi Perempuan Hampir Diculik Sopir Grab, Sempat Alami Kekerasan, Diancam dan Diperas

10 jam lalu

Ilustrasi penculikan di mobil. Shutterstock
Kronologi Perempuan Hampir Diculik Sopir Grab, Sempat Alami Kekerasan, Diancam dan Diperas

Ramai di media sosial unggahan cerita korban yang diduga mengalami tindakan kekerasan oleh sopir GrabCar. Bagaimana kronologinya?


Kurikulum Merdeka Resmi Menjadi Kurikulum Nasional, 20 Persen Satuan Pendidikan Belum Menerapkannya

1 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023. ANTARA/HO-Kemendikbudristek
Kurikulum Merdeka Resmi Menjadi Kurikulum Nasional, 20 Persen Satuan Pendidikan Belum Menerapkannya

Kemendikbudristek menetapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Ada masa jeda untuk implementasi di sejumlah daerah.


Kurikulum Merdeka Sah Jadi Kurikulum Nasional, Diterapkan dari PAUD hingga SMA Seluruh Indonesia

1 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim saat menghadiri agenda perilisan Peraturan Mendikbudristek tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, di Gedung Kemdikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kurikulum Merdeka Sah Jadi Kurikulum Nasional, Diterapkan dari PAUD hingga SMA Seluruh Indonesia

Kemendikbudristek meresmikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional Indonesia.


Profil Abdul Haris, Wakil Rektor UI yang Dilantik Nadiem Makarim Jadi Dirjen Diktiristek

12 hari lalu

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim ketika memberikan ucapan selamat kepada  Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris (ANTARA/HO: Humas UI)
Profil Abdul Haris, Wakil Rektor UI yang Dilantik Nadiem Makarim Jadi Dirjen Diktiristek

Nadiem Makarim melantik Wakil Rektor UI Abdul Haris menjadi Dirjen Diktiristek. Berikut profil Abdul Haris.


Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Abdul Haris Jadi Dirjen Diktiristek

12 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu, 23 November 2023. Dok. Kemendikbud
Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Abdul Haris Jadi Dirjen Diktiristek

Nadiem Makarim mengatakan pelantikan ini berkaitan erat dengan upaya Kemendikbudristek mentransformasi sistem pendidikan Indonesia.


Nadiem Makarim Yakin Pemerintah Selanjutnya Lanjutkan Merdeka Belajar

22 hari lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Rektor IPB Arif Satria saat jumpa pers tentang penyampaian beasiswa KIP Kuliah Merdeka 2021 dan targetnya pada 2022 di depan Gedung Auditorium Fakultas Ekonomi IPB University, Jumat 10 Desember 2021. (ANTARA/Linna Susanti)
Nadiem Makarim Yakin Pemerintah Selanjutnya Lanjutkan Merdeka Belajar

Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, bila program Merdeka Belajar dihapus, maka akan diprotes oleh para guru.


Nadiem Makarim: Perundungan Tanggung Jawab Sekolah, Kementerian Bantu Lewat Asesmen

22 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Nadiem Makarim menyiapkan tiga solusi untuk mempercepat perekrutan 1 juta guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Makarim: Perundungan Tanggung Jawab Sekolah, Kementerian Bantu Lewat Asesmen

Beberapa waktu belakangan, kasus perundungan sempat menjadi perhatian publik usai mencuatnya perundungan di sekolah Binus School Serpong.


Kemendikbud: Platform Rapor Pendidikan Sudah Jangkau PAUD

23 hari lalu

Guru membagikan raport siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di sebuah RM Padang di kawasan Andir, Kabupaten Bandung, 17 Desember 2015. Banjir ini diakibatkan Sungai Citarum dan Cisangkuy yang meluap. TEMPO/Prima Mulia
Kemendikbud: Platform Rapor Pendidikan Sudah Jangkau PAUD

Nadiem mengatakan rapor pendidikan merupakan salah satu dari bagian paket Merdeka Belajar untuk melakukan transformasi pendidikan.


32 Ribu Mahasiswa Disebar di 7.000 Sekolah untuk Program Kampus Mengajar Angkatan 7

32 hari lalu

Ilustrasi program kampus mengajar. Kemendikbud
32 Ribu Mahasiswa Disebar di 7.000 Sekolah untuk Program Kampus Mengajar Angkatan 7

Pelepasan 32.000 mahasiswa untuk program Kampus Mengajar ini diselenggarakan luring di 34 provinsi secara serempak.


Terkini: Sri Mulyani Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Garuda Indonesia Tebar Diskon Tiket Pesawat hingga 80 Persen

37 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Terkini: Sri Mulyani Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Garuda Indonesia Tebar Diskon Tiket Pesawat hingga 80 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak akan masuk kabinet Prabowo Subianto, apabila Menteri Pertahanan itu resmi memenangkan pilpres.