TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober 2017. Pemerintah dinilai perlu lebih realistis menyusun kebijakan, terutama terkait dengan perpajakan.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyoroti beberapa proyek infrastruktur yang dinilai ambisius. Meski baik dari sisi motif, dia menilai sejumlah proyek tak realistis dari sisi pendanaan. Dampaknya, pemerintah harus mendorong penerimaan. Salah satunya penerimaan pajak.
Yustinus mengatakan pemerintah harus melakukan intensifikasi karena harus mengejar target yang besar dalam waktu singkat. "Itu pasti akan men-discourage wajib pajak," katanya di Tjikini Lima, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017. Intensifikasi pajak merupakan upaya penggalian penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar.
Menurut Yustinus, langkah tersebut juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun diimbau berhati-hati agar pajak tetap diterima tanpa membuat pertumbuhan ekonomi melambat.
"Menurut saya, pemerintah lebih baik pelan-pelan saja, tidak usah agresif, tapi memperbaiki fundamental perpajakan yang dibutuhkan," ucap Yustinus. Perbaikan itu dinilai akan lebih baik jika terealisasi semakin cepat. Pemerintah juga dinilai perlu meningkatkan kompetensi, integrasi, dan sosialisasi.
Strategi lain adalah penegakan hukum. Masyarakat yang belum patuh membayar pajak harus dikejar dengan data yang valid.
Pekerjaan rumah pemerintah yang lain adalah memilih Direktur Jenderal Pajak yang baru. "Segera pilih Dirjen yang benar, baik, mengerti harus menjalankan apa, dan bisa menindaklanjuti semua," tutur Yustinus.
Dia juga menekankan kemampuan kepemimpinan Dirjen Pajak yang mumpuni karena harus menghadapi tahun politik selama dua tahun. Masa-masa tersebut dinilai tak akan mudah bagi kondisi perekonomian Indonesia.
VINDRY FLORENTIN
Baca juga: Pemilu 2019: Elektabilitas Jokowi dan Penantang Baru
