Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bos Go-jek Buka Suara Soal Jawa Barat Larang Transportasi Online

Reporter

image-gnews
CEO Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim berfoto bersama ikon Gatotkaca di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta Pusat, 20 November 2016. Tempo/Destrianita
CEO Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim berfoto bersama ikon Gatotkaca di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta Pusat, 20 November 2016. Tempo/Destrianita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -CEO Go-Jek Nadiem Makarim angkat bicara mengenai dilarang beroperasinya transportasi online di wilayah Jawa Barat. Dia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah yang terjadi antara transportasi online dan angkutan kota serta taksi konvensional di Jawa Barat.

Menurut Nadiem, pemerintah harus memberi solusi yang adil terhadap transportasi online. "Pemerintah harus segera menangani masalah ini," kata Nadiem di Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.

Menurut Nadiem, pangsa pasar transportasi online di Jawa Barat, cukup besar. Untuk itu dia meminta pemerintah membuat regulasi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Nadiem mengatakan keberadaan transportasi online pada prinsipnya membantu ekonomi kerakyatan masyarakat. Apalagi, berdasarkan catatan Gojek, 60 persen mitra mereka adalah pekerja paruh waktu yang mencari tambahan uang dengan menjadi driver.

Selain itu, ia menyatakan menerima rencana pemerintah untuk mencari tarif minimum dan maksimum untuk transportasi online agar bisa beroperasi. Tujuan penyesuaian tarif tersebut untuk menciptakan kesetaraan. "Kami sangat mendukung jika tarif disesuaikan (untuk regulasi yang dibuat pemerintah)," ujarnya.

Namun, Nadim menolak jika pemerintah membatasi kuota transportasi online di setiap daerah. Soalnya pemerintah akan sulit untuk membatasi kuota tersebut. "Bagaimana caranya membatasi kuota. Yang ada nanti ada jual beli kuota," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejauh ini, Nadiem mengatakan mendukung upaya pemerintah dalam menerbitkan regulasi yang mengatur transportasi online di Indonesia. "Namun harus adil."

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang beroperasinya transportasi online termasuk Go-Jek di wilayahnya mulai Senin, 9 Oktober 2017. Keputusan itu diambil buntut protes yang dilayangkan sopir angkutan kota. Mereka mengancam mogok bila pemerintah tak daerah melarang angkutan online beroperasi di Jawa Barat.

IMAM HAMDI

Baca juga: Presiden Jokowi, Ternyata Inilah Pemicu Heboh Senjata Brimob

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kurikulum Merdeka Resmi Menjadi Kurikulum Nasional, 20 Persen Satuan Pendidikan Belum Menerapkannya

2 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023. ANTARA/HO-Kemendikbudristek
Kurikulum Merdeka Resmi Menjadi Kurikulum Nasional, 20 Persen Satuan Pendidikan Belum Menerapkannya

Kemendikbudristek menetapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Ada masa jeda untuk implementasi di sejumlah daerah.


Kurikulum Merdeka Sah Jadi Kurikulum Nasional, Diterapkan dari PAUD hingga SMA Seluruh Indonesia

2 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim saat menghadiri agenda perilisan Peraturan Mendikbudristek tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, di Gedung Kemdikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kurikulum Merdeka Sah Jadi Kurikulum Nasional, Diterapkan dari PAUD hingga SMA Seluruh Indonesia

Kemendikbudristek meresmikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional Indonesia.


Profil Abdul Haris, Wakil Rektor UI yang Dilantik Nadiem Makarim Jadi Dirjen Diktiristek

13 hari lalu

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim ketika memberikan ucapan selamat kepada  Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris (ANTARA/HO: Humas UI)
Profil Abdul Haris, Wakil Rektor UI yang Dilantik Nadiem Makarim Jadi Dirjen Diktiristek

Nadiem Makarim melantik Wakil Rektor UI Abdul Haris menjadi Dirjen Diktiristek. Berikut profil Abdul Haris.


Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Abdul Haris Jadi Dirjen Diktiristek

13 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu, 23 November 2023. Dok. Kemendikbud
Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Abdul Haris Jadi Dirjen Diktiristek

Nadiem Makarim mengatakan pelantikan ini berkaitan erat dengan upaya Kemendikbudristek mentransformasi sistem pendidikan Indonesia.


Nadiem Makarim Yakin Pemerintah Selanjutnya Lanjutkan Merdeka Belajar

23 hari lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Rektor IPB Arif Satria saat jumpa pers tentang penyampaian beasiswa KIP Kuliah Merdeka 2021 dan targetnya pada 2022 di depan Gedung Auditorium Fakultas Ekonomi IPB University, Jumat 10 Desember 2021. (ANTARA/Linna Susanti)
Nadiem Makarim Yakin Pemerintah Selanjutnya Lanjutkan Merdeka Belajar

Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, bila program Merdeka Belajar dihapus, maka akan diprotes oleh para guru.


Nadiem Makarim: Perundungan Tanggung Jawab Sekolah, Kementerian Bantu Lewat Asesmen

23 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Nadiem Makarim menyiapkan tiga solusi untuk mempercepat perekrutan 1 juta guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Makarim: Perundungan Tanggung Jawab Sekolah, Kementerian Bantu Lewat Asesmen

Beberapa waktu belakangan, kasus perundungan sempat menjadi perhatian publik usai mencuatnya perundungan di sekolah Binus School Serpong.


Kemendikbud: Platform Rapor Pendidikan Sudah Jangkau PAUD

24 hari lalu

Guru membagikan raport siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di sebuah RM Padang di kawasan Andir, Kabupaten Bandung, 17 Desember 2015. Banjir ini diakibatkan Sungai Citarum dan Cisangkuy yang meluap. TEMPO/Prima Mulia
Kemendikbud: Platform Rapor Pendidikan Sudah Jangkau PAUD

Nadiem mengatakan rapor pendidikan merupakan salah satu dari bagian paket Merdeka Belajar untuk melakukan transformasi pendidikan.


32 Ribu Mahasiswa Disebar di 7.000 Sekolah untuk Program Kampus Mengajar Angkatan 7

33 hari lalu

Ilustrasi program kampus mengajar. Kemendikbud
32 Ribu Mahasiswa Disebar di 7.000 Sekolah untuk Program Kampus Mengajar Angkatan 7

Pelepasan 32.000 mahasiswa untuk program Kampus Mengajar ini diselenggarakan luring di 34 provinsi secara serempak.


Anies Baswedan Soal Kementerian Kebudayaan, Prabowo Lagi-lagi Setuju, Ini Jejak Bidang Kebudayaan di Kementerian

53 hari lalu

Anies Baswedan Soal Kementerian Kebudayaan, Prabowo Lagi-lagi Setuju, Ini Jejak Bidang Kebudayaan di Kementerian

Anies Baswedan sebut perlunya Kementerian Kebudayaan yang terpisah dari Kementerian Pendidikan. Untuk kesekian kali, Prabowo setuju saat debat capres.


Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sebelum berangkat ke Indonesia dari Brunei Darussalam pada Minggu (14 Januari 2024). (ANTARA/HO-Presiden Sekretariat)
Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

Menurut Jokowi, presiden penggantinya tidak akan berani memotong anggaran yang sudah diperbesar dari sekarang