TEMPO.CO, Jakarta -CEO Go-Jek Nadiem Makarim angkat bicara mengenai dilarang beroperasinya transportasi online di wilayah Jawa Barat. Dia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah yang terjadi antara transportasi online dan angkutan kota serta taksi konvensional di Jawa Barat.
Menurut Nadiem, pemerintah harus memberi solusi yang adil terhadap transportasi online. "Pemerintah harus segera menangani masalah ini," kata Nadiem di Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.
Menurut Nadiem, pangsa pasar transportasi online di Jawa Barat, cukup besar. Untuk itu dia meminta pemerintah membuat regulasi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.
Nadiem mengatakan keberadaan transportasi online pada prinsipnya membantu ekonomi kerakyatan masyarakat. Apalagi, berdasarkan catatan Gojek, 60 persen mitra mereka adalah pekerja paruh waktu yang mencari tambahan uang dengan menjadi driver.
Selain itu, ia menyatakan menerima rencana pemerintah untuk mencari tarif minimum dan maksimum untuk transportasi online agar bisa beroperasi. Tujuan penyesuaian tarif tersebut untuk menciptakan kesetaraan. "Kami sangat mendukung jika tarif disesuaikan (untuk regulasi yang dibuat pemerintah)," ujarnya.
Namun, Nadim menolak jika pemerintah membatasi kuota transportasi online di setiap daerah. Soalnya pemerintah akan sulit untuk membatasi kuota tersebut. "Bagaimana caranya membatasi kuota. Yang ada nanti ada jual beli kuota," ujarnya.
Sejauh ini, Nadiem mengatakan mendukung upaya pemerintah dalam menerbitkan regulasi yang mengatur transportasi online di Indonesia. "Namun harus adil."
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang beroperasinya transportasi online termasuk Go-Jek di wilayahnya mulai Senin, 9 Oktober 2017. Keputusan itu diambil buntut protes yang dilayangkan sopir angkutan kota. Mereka mengancam mogok bila pemerintah tak daerah melarang angkutan online beroperasi di Jawa Barat.
IMAM HAMDI
Baca juga: Presiden Jokowi, Ternyata Inilah Pemicu Heboh Senjata Brimob
