TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai melancarkan operasi pasar (OP) menggunakan cadangan beras pemerintah untuk mengurangi kelangkaan beras medium di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Operasi ini digelar sejak Oktober hingga Maret 2018 dengan rencana distribusi sebanyak 75 ribu ton dan harga eceran tertinggi (HET) Rp 8.100 per kilogram.
"OP beras ini untuk mengisi kebutuhan beras medium yang sebenarnya ada, tapi dengan digelontorkan, keluarlah dia (beras) dari lubang-lubang jarum," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Selasa, 10 Oktober 2017.
Beras medium dari pemerintah itu disalurkan PT Food Station Tjipinang Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di lingkungan DKI. Penyaluran beras itu juga didukung Persatuan Pengusaha Beras dan Penggilingan Padi (Perpadi) Jakarta.
Pasar Induk Beras Cipinang pun diakui Enggar sebagai barometer penjualan beras di Jabodetabek, bahkan di Indonesia. Dia pun menuntut pertanggungjawaban para pedagang melaksanakan aturan dalam OP tersebut, seperti terkait dengan harga.
"Saya percaya kepada pedagang Cipinang, mereka punya komitmen. Mereka pun melakukan fungsi kontrolnya," katanya.
Operasi ini menyusul keputusan pemerintah menetapkan HET beras kualitas medium dan premium pada awal September 2017. Penetapan HET di tiap wilayah di Indonesia dibedakan. HET untuk wilayah yang masuk kategori produsen beras lebih rendah.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi memastikan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang berkisar 53 ribu ton. Jumlah itu, menurut dia, positif, karena jauh di atas batas minimum stok beras, yakni 30 ribu ton.
Meski begitu, komposisi stok di Cipinang didominasi beras premium. "Kami memonitor beras medium sedikit berkurang, sehingga lewat Gubernur DKI kami ajukan ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar dibantu dengan (beras medium)," ujar Arief.
YOHANES PASKALIS PAE DALE
