Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jabar dan Khartum Teken Kerja Sama Sister Province

image-gnews
Jabar dan Khartum Teken Kerja Sama Sister Province
Jabar dan Khartum Teken Kerja Sama Sister Province
Iklan

INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Negara Bagian Khartum, Sudan, menjalin kerja sama Provinsi Kembar atau Sister Province. Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama  tersebut  ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  dan Gubernur Khartum Abdelrahim Mohamed Hussein Abdelkarim, di Bandung, Jumat malam , 7 Oktober 2017.

Aher, sapaan akrab Gubernur, menuturkan Jabar dan Khartum sepakat menjalin kerja sama di  berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian dan peternakan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta perdagangan. “Saling membutuhkan satu sama lain, kita butuh Sudan dan Sudan juga butuh kita,”  ujarnya.

MoU kerja sama Sister Province Jabar dan Sudan, kata Gubenur, merupakan payung  yang  menaungi  kerja sama kedua negara dalam berbagai hal. “Jadi ini payung besarnya. Nanti rinciannya dibuat juga.  Kalau kerja sama tanpa Sister Province, ya kerja sama dalam bidang-bidang secara terperinci, tapi tidak tidak ada payung besarnya,”  ucap Aher.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Aher berharap Jawa Barat bisa belajar mengenai ketahanan pangan dari Sudan. Sudan  mampu berswasembada pangan protein hewani,  sehingga harga daging sapi dan kambing di Sudan jauh lebih murah dibanding di Indonesia. Menurut Aher, kondisi  keamanan di Sudan sangat kondusif, sehingga kegiatan ekonomi  berjalan dengan baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk merealisasikan kerja sama tersebut, kedua belah bilah secepatnya membetuk tim  khusus .  “Secepatnya (tim akan dibuat) dan itu (pembentukan tim) hanya salah satu instrumen saja, masih banyak instrumen-instrumen yang lain untuk menyukseskan kerja sama ini,” kata  Gubernur Khartum Abdelrahim Mohamed Hussein Abdelkarim.

Kerja sama  Indonesia dan Sudan selama ini berjalan  dengan baik. Dalam bidang pendidikan, misalnya, saat ini terdapat 1.000-an mahasiswa Indonesia yan belajar pendidikan di Sudan.  Sebaliknya, banyak juga mahasiswa Sudan yang menempun pendidikan di Indonesia. Hubungan kerja sama  Indonesia dan Sudan sudah terjalin sejak lebih dari 100 tahun lalu. Terutama setelah ulama asal Sudan berdakwah di Indonesia. Hubungan Indonesia – Sudan semakin erat  setelah Sudan menjadi  peserta Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955.

Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia dan Singapura, Al Siddig Abdul Aziz Abdalla, berharap kunjungan Gubernur Khartum ke Jawa Barat kali ini akan semankin mempererat hubungan kedua belah pihak.  “Kunjungan kali ini semoga memperkuat Indonesia dan Sudan, serta antara Negara Bagian Khartum dan Provinsi Jawa Barat untuk masa depan yang lebih cerah,”  katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.