Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebelum Dirikan PayTren, Yusuf Mansur Jualan Es di Kalideres

image-gnews
Yusuf Mansur datang ke Kantor Ditjen Pajak Pusat pada hari terakhir program Tax Amnesty periode I di Jakarta, 30 September 2016. Di periode ini, pemerintah menetapkan tarif tebusan termurah yang hanya 2 persen saja. Tempo/Tony Hartawan
Yusuf Mansur datang ke Kantor Ditjen Pajak Pusat pada hari terakhir program Tax Amnesty periode I di Jakarta, 30 September 2016. Di periode ini, pemerintah menetapkan tarif tebusan termurah yang hanya 2 persen saja. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ustad Yusuf Mansur dikenal sebagai dai kondang yang mempunyai banyak bisnis. Sebelum menjadi ustad yang sukses dalam berbagai bisnisnya, ia mengalami jatuh-bangun. Bahkan, dia sempat merasakan dinginnya lantai penjara.

Perjalanan bisnis Yusuf Mansur dimulai pada 1996. Saat itu, dia terjun di bisnis informatika. Bisnis itu kemudian gagal dan menyebabkan ia terlilit utang berjumlah miliaran rupiah. Gara-gara utang itu, dia harus mendekam di penjara selama dua bulan.

Setelah bebas, Yusuf Mansur kembali mencoba berbisnis tapi gagal dan terlilit utang lagi. Dia kembali masuk bui pada 1998. Selepas dari penjara, Yusuf kemudian berjualan es di Terminal Kalideres. Bisnis itu kemudian berkembang, hingga dia memiliki anak buah.

Nama Yusuf mulai dikenal pada 2000-an. Sejak saat itu, ia mulai mengembangkan usaha hotel, koperasi, hingga teknologi finansial. Bisnis teknologi finansial mulai dikembangkan pada 2013, yang diberi nama PT PayTren Asset Management. Sebelumnya, bernama PT Veritra Sentosa Internasional.

Yusuf mendirikan PT Veritra Internasional pada 10 Juli 2013, dan mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 31 Juli 2013. Pada awalnya, PT Veritra Internasional menyediakan layanan jasa keuangan dengan nama Virtual Payment atau V-Pay. PT Veritra Internasionalmenyediakan jasa pembelian pulsa, token listrik, dan sebagainya melalui gawai. Untuk mendaftar, pelanggan, yang kemudian disebut mitra, harus membayar Rp 275 ribu.

Nah, belakangan bisnis keuangan PayTren milik Yusuf ini dibekukan Bank Indonesia. Bersama dengan PayTren, BI juga membekukan izin uang elektronik tiga e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.

Pembekuan PayTren berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Peraturan itu mewajibkan penerbit uang elektronik mendapatkan izin dari BI jika floating fund atau dana mengendap mencapai Rp 1 miliar.

Menanggapi itu, Yusuf Mansur mengatakan akan mengikuti aturan Bank Indonesia ihwal isi ulang uang elektronik melalui PayTren. Dia mengatakan aturan itu dibuat untuk kebaikan.

Menurut Yusuf, PayTren telah mendatangi Bank Indonesia sejak Maret 2014 untuk melaporkan pengajuan uang elektronik."Kami sudah menunggu izin itu dibuka. Kami sangat kooperatif karena kami membutuhkan izin untuk uang elektronik itu," ujarnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 7 Oktober 2017.

Dia melanjutkan, Bank Indonesia saat itu membatasi deposito Rp 10 juta, PayTren justru membatasi hanya Rp 5 juta. "Itu menunjukkan bahwa kami benar-benar berniat mengikuti aturan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, ketika mengajukan izin pada Juli 2017, PayTren langsung lebih total mengikuti aturan. Termasuk aturan mitra baru yang tidak memperbolehkan deposit di awal.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan BI perlu mengevaluasi institusi yang menghimpun dana masyarakat melalui uang elektronik. Layanan tersebut harus dipastikan sesuai dengan aturan untuk melindungi konsumen.

Izin mengenai layanan uang elektronik diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa lembaga selain bank yang mengelola dana float Rp 1 miliar atau lebih, harus memohon izin sebagai penerbit uang elektronik. Dana float adalah dana mengendap yang masuk kategori kewajiban segera bank.

PayTren, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak tercatat sudah mengelola dana float di atas Rp 1 miliar, tapi belum memiliki izin dari BI. Bank sentral pun memutuskan menghentikan layanan sementara hingga mengantongi izin.

Agus mengatakan proses pemberian izin akan berlangsung paling lama 90 hari. Waktu itu mulai dihitung setelah semua persyaratan dipenuhi e-commerce. Selama izin diproses, setiap lembaga masih bisa menjalankan transaksi, tapi tidak melalui uang elektronik. "Bisa tunai, debit, atau yang lain," ujarnya.

ROSSENO AJI NUGROHO

Ralat:

Berita ini telah mengalami perubahan pada hari Senin, 9 Oktober 2017 pada pukul 10.56. Sebelumnya pada paragraf keempat disebut PT Veritra Sentosa Internasional dan kemudian diralat menjadi PT Veritra Internasional. Berikutnya inisial perusahaan di berita semula yakni PT VSI diubah menjadi PT Veritra Internasional. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politik Uang di Masa Tenang Ditengarai Lewat Dompet Digital dan Uang Elektronik

45 hari lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Politik Uang di Masa Tenang Ditengarai Lewat Dompet Digital dan Uang Elektronik

Bawaslu menengarai politik uang di masa tenang Pemilu 2024 dilakukan melalui dompet digital dan uang elektronik.


57 Persen Pengguna KRL Pakai Kartu Multri Trip, Bos KAI Commuter: Transaksi Cashless Makin Tinggi

12 Januari 2024

Sejumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek mengantre keluar dari Stasiun KA Jakarta Kota di kawasan Kota Tua, Jakarta, Senin, 24 April 2023. VP Corporate Secretary KAI Commuter Erni Sylviane Purba menyebutkan kepadatan penumpang KRL Jabodetabek sejak H+1 hingga H+2 Lebaran didominasi pengguna musiman yang memanfaatkan waktu liburnya untuk bersilaturahmi dengan kerabat ataupun berwisata ke sejumlah tempat di Jabodetabek, seperti Kota Tua, Monas, Kebun Raya Bogor, dan sejumlah obyek wisata lainnya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
57 Persen Pengguna KRL Pakai Kartu Multri Trip, Bos KAI Commuter: Transaksi Cashless Makin Tinggi

Sebanyak 170 juta lebih transaksi atau 57,06 persen penumpang KRL menggunakan kartu multi trip atau KMT.


BRI Gandeng POSe Dorong Kelancaran Transaksi Tenant

2 Desember 2023

BRI Gandeng POSe Dorong Kelancaran Transaksi Tenant

"POSe," sebuah solusi transaksi terbaru dari BRI dan PCS Payment.


Ini Panduan Gunakan LRT Jabodebek, Beserta Rute dan Tarifnya

5 November 2023

Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) melintas di jalur LRT kawasan Kuningan, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. LRT Jabodebek tengah diuji coba tanpa penumpang atau trial run selama 15 Mei hingga 11 Juli 2023, sebelum diuji coba beroperasi dengan penumpang pada 12 Juli 2023. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ini Panduan Gunakan LRT Jabodebek, Beserta Rute dan Tarifnya

Ketahui panduan gunakan LRT Jabodebek, beserta rute dan tarifnya. Simak selengkapnya jika Anda ingin berkeliling Jakarta dengan moda transportasi ini.


Kinerja Keuangan Digital Kuat, Gubernur BI: Transaksi Uang Elektronik Agustus Capai Rp 38,51 T

22 September 2023

Ilustrasi uang elektronik. Pexels/Karolina Grabowska
Kinerja Keuangan Digital Kuat, Gubernur BI: Transaksi Uang Elektronik Agustus Capai Rp 38,51 T

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.


Cara Pembayaran Transportasi Publik di Jakarta, Termasuk MRT dan LRT

9 September 2023

Calon penumpang melakukan tap in untuk menaiki rangkaian kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Waktu operasional MRT pada hari Senin-Jumat (hari kerja) dimulai pukul 05.00 hingga pukul 24.00, sedangkan pada Sabtu-Minggu atau hari libur pada pukul 06.00 sampai dengan 24.00. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cara Pembayaran Transportasi Publik di Jakarta, Termasuk MRT dan LRT

Kemudahan akses transportasi publik di Jakarta memberikan alternatif bagi para warga untuk melakukan mobilisasi hariannya. Begini cara pembayarannya.


Terkini: Faisal Basri Bantah Sebut Jokowi Tolol, LRT Jabodebek Mulai Beroperasi Senin

26 Agustus 2023

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan  pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu
Terkini: Faisal Basri Bantah Sebut Jokowi Tolol, LRT Jabodebek Mulai Beroperasi Senin

Ekonom senior UI Faisal Basri membantah menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tolol ketika ia mengkritisi kebijakan hilirisasi nikel.


Terkini: Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Sedekah Subsidi Harga Garam, Lion Air Tingkatkan Penerbangan Umrah Surabaya-Arab Saudi

25 Agustus 2023

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi
Terkini: Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Sedekah Subsidi Harga Garam, Lion Air Tingkatkan Penerbangan Umrah Surabaya-Arab Saudi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi beredarnya video petani garam di Rembang yang kecewa harga garam yang anjlok.


Transaksi QRIS Tumbuh 84,50 Persen, Bank Indonesia: Capai Rp 18,01 Triliun

25 Agustus 2023

Pembeli bertransaksi nontunai melalui QRIS di Pasar Santa, Jakarta, Senin 6 Desember 2021. . Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta menyebutkan hingga per akhir November 2021, sebanyak 2.055.964 unit usaha (merchant) di Ibu Kota telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam digitalisasi transaksi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Transaksi QRIS Tumbuh 84,50 Persen, Bank Indonesia: Capai Rp 18,01 Triliun

Bank Indonesia (BI) membeberkan nilai transaksi uang elektronik, termasuk kode QR berstandar nasional alias QRIS. Berapa nilainya?


Pengunjung GIIAS 2023 Bisa Bawa Pulang Uang Elektronik dari Suzuki

19 Agustus 2023

Suzuki Ertiga Hybrid tampil di GIIAS 2023. (Foto: Suzuki)
Pengunjung GIIAS 2023 Bisa Bawa Pulang Uang Elektronik dari Suzuki

Pengunjung GIIS 2023 dapat mengikuti kompetisi dengan kesempatan memenangkan hadiah menarik berupa uang elektronik dan tiket wisata di booth Suzuki