DPR Tolak BPK Audit pajak

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak keinginan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bisa mengaudit penerimaan perpajakan. Pasalnya, keinginan BPK ini bertentangan dengan pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum Tentang Perpajakan yang baru.Menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad H Wibowo, dalam paripurna kemarin secara keseluruhan dewan menolak usul tersebut. "Ini untuk sementara tidak bisa dilakukan pasalnya ada unsur kerahasiaan wajib pajak (WP) yang harus dilindungi," kata Drajad kepada wartawan di DPR Rabu (20/6).Pasal 34 UU Pajak yang baru disyahkan kemarin, ujar dia, menyebutkan bahwa aparat pajak dilarang memberikan keterangan mengenai wajib pajak baik individu maupun badan terhadap siapapun kecuali atas ijin Menteri Keuangan. "Ijin Menkeu pun diberikan jika memang dinilai ada hal yang janggal terhadap kasus pajak tertentu," kata Drajadi yang juga anggota Komisi Keuangan dan perbankan DPR.Penolakan ini, ujar Drajad, dilatar belakangi oleh unsur kerahasiaan wajib pajak yang harus dilindungi. Dalam kontek penerimaan pajak, WP ini memang diberi hak untuk dilindundi identitas dan kapasitas kemampuan pembayaran pajaknya. "WP juga harus dilindungi dan tidak perlu diberi rasa kekuatiran di periksa kembali oleh BPK," kata dia.Anton Aprianto/RR Ariyani





Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.


Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.


Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.


Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.


Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.


Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.


Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

3 April 2014

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.


Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

19 Desember 2012

Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.


Ekonomi Tak Membaik, Basis Pajak Tetap Diperluas

13 Desember 2012

Ekonomi Tak Membaik, Basis Pajak Tetap Diperluas

Target penerimaan pajak dalam APBN 2012 sebesar Rp 885 triliun terancam tak tercapai.


Anggota Komisi Keuangan DPR Setuju Cukai Pulsa  

12 Desember 2012

Anggota Komisi Keuangan DPR Setuju Cukai Pulsa  

Pada tahun ini, realisasi penerimaan cukai per 30 November 2012 telah mencapai Rp 87,5 triliun dari target Rp 83,2 triliun.