TEMPO.CO, Jakarta - Badan Usaha Milik Negara bakal mendapatkan kucuran pinjaman dana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dari China Depelopment Bank, bulan November mendatang. Adapun jumlah pinjaman yang diberikan untuk membangun proyek tersebut sebesar US$ 500 juta sampai US$ 1 milar.
"Kebutuhannya baru ditarik bulan depan. Nanti kami minta bertahap," kata Rini di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017.
Baca juga: 600 Rumah di Kota Bekasi Digusur untuk Proyek Kereta Cepat
Rini menuturkan kendala dalam proyek kereta cepat terjadi sama seperti pembangunan jalan tol, yakni pembebasan lahan. Selain itu, kendala lain terjadi pada penetapan lokasi untuk proyek tersebut.
Awalnya, kata Rini, pemerintah menginginkan proyek kereta cepat berada di sebelah jalan tol Jakarta-Bandung. Namun, karena keadaan kontur lahan yang tidak memungkinkan pemerintah menggeser proyek tersebut menjauh sekitar 43 km dari jalan tol.
Baca juga: Sekretaris BUMN: LRT dan Kereta Cepat Tak Lewati Meikarta
"Kontur di sebelah tol berkelok-kelok. Sedangkan kereta cepat tidak boleh banyak kelokan. Jadi tidak bisa cepat," katanya.
Selain itu, dalam pembangunan kereta cepat terdapat 22 terowongan yang mesti dibangun pemerintah. Pembangunan tersebut membutuhkan kajian yang detail dan memakan waktu.
Baca juga: Adendum Baru Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Diteken
Pemerintah, kata Rini, telah memulai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung tersebut di titik Walini. Namun, mulai akhir Oktober tahun ini, pemerintah akan betul-betul membangun konstruksinya.
Adapun pembangunan konstruksi yang diperkirakan memakan waktu lama adalah terowongan di Halim, Jakarta. Pembangunan terowongan di Halim, diperkirakan memakan waktu sampai 26 bulan. "Pembangunannya akan selesai Feberuari 2020," ujarnya.
