Farhan Hamid: DPD Adalah Jembatan Emas Antara Pusat dan Daerah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPD RI Ahmad Farhan Hamid dalam Simposium Nasional Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI di Gedung Nusantara IV Komplek MPR, DPD dan DPD RI, Rabu, 4 Oktober 2017. (Dok.MPR)

    Anggota DPD RI Ahmad Farhan Hamid dalam Simposium Nasional Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI di Gedung Nusantara IV Komplek MPR, DPD dan DPD RI, Rabu, 4 Oktober 2017. (Dok.MPR)

    INFO NASIONAL - Otonomi daerah adalah pemberian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah.  Otonomi daerah diberikan dengan tujuan agar daerah bisa mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri dalam rangka percepatan pembangunan. Pemberian otonomi   juga dimaksudkan agar daerah  bisa mengembangkan potensi dan kekhasan daerahnya.

     Sayangnya, hingga kini  pemberian status otonomi daerah belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Karena baru  20 persen daerah saja yang berhasil melaksanakan pembangunan secara baik. Sedangkan daerah di luar itu belum menampakkan hasil.  Terbukti masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan di masyarakat. 

    Pernyataan itu disampaikan Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ahmad Farhan Hamid saat menyampaikan makalah utama pada Simposium Nasional Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI. Acara berlangsung di Gedung Nusantara IV Komplek MPR, DPD dan DPD RI, Rabu, 4 Oktober 2017.

    Menurut Ahmad Farhan Hamid, beberapa persoalan yang menyebabkan proses percepatan pembangunan di daerah masih terkendala, adalah, masalah perencanaan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, regulasi yang tidak mendukung percepatan pembangunan, serta pengawasan yang  terlalu banyak, sehingga mengganggu kelancaran pembangunan.

    Kondisi tersebut menurut Farhan, menjadi tugas yang bisa diperankan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang  berfungsi sebagai jembatan emas antara pusat dan daerah.  "Banyak kekosongan yang semestinya bisa diisi oleh DPD dalam membantu pelaksanaan pembangunan di daerah", kata Farhan menambahkan.

    Ia menyebut, salah satu persoalan yang nampak di depan mata, tetapi tidak ada yang mengawal adalah anggaran transfer daerah. Selama ini DPR hanya melakukan pengawasan terhadap anggaran kementerian dan lembaga. Sementara anggaran transfer kurang mendapat perhatian.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.