Semester I, BPK Temukan 14.997 Masalah Senilai Rp 27,39 Triliun

Konferensi Pers Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 dipimpin oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di kantornya, Jakarta, 22 Mei 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

TEMPO,CO. JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 14.997 permasalahan yang berdampak finansial hingga Rp 27,397 triliun dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan. Temuan tersebut terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017. "Ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 113 LHP pada pemerintah pusat, 537 LHP pemerintah daerah, dan 37 LHP BUMN serta badan lain," kata Ketua BPK, Moermahadi saat rapat paripurna pembacaan laporan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Oktober 2017.

BPK mengaudit 645 laporan keuangan, 9 laporan kinerja, dan 33 laporan dengan tujuan tertentu sepanjang semester pertama tahun ini. Dari pemeriksaan tersebut, tercatat terdapat 9.729 temuan dengan 14.997 permasalahan yang terkategori atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakhematan dan ketidakefisienan.

BPK mengumpulkan 4.707 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 25,14 triliun yang mengakibatkan potensi kerugian, kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Dari entitas pemerintah pusat, daerah, dan BUMN yang diperiksa, BUMN lah paling dominan melakukan ketidakpatuhan sehingga menimbulkan kerugian finansial sebesar RP 18,3 triliun.

Selain itu, BPK menemukan 164 masalah senilai Rp 2,25 triliun ihwal tidak efisien dan efektifnya sebuah kementerian, lembaga, atau badan. Masalah ketidakefektifan mendominasi 75 persen, atau mencapai Rp 1,67 triliun.

Tak banyak entitas yang menyerahkan atau menyetorkan asetnya ke kas negara dan daerah sebagai tindak lanjut temuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Nilai penyerahan aset baru 2 persen, atau Rp 509,61 miliar dan didominasi oleh pemerintah daerah senilai Rp 388,1 miliar. Sementara penyerahan aset dari pemerintah pusat yang bermasalah baru Rp 107,4 miliar, dan BUMN senilai RP 13,99 miliar.

PUTRI ADITYOWATI






Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

4 Oktober 2022

Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I/2022.


Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

19 September 2022

Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan proses seleksi calon anggota BPK RI telah melibatkan publik, bahkan sejak awal pendaftaran.


Kritik Proses Seleksi BPK Berlangsung Senyap, Formappi: Tiba-tiba Tahap Akhir, Fit and Proper Test

19 September 2022

Kritik Proses Seleksi BPK Berlangsung Senyap, Formappi: Tiba-tiba Tahap Akhir, Fit and Proper Test

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai bahwa gaung proses seleksi anggota BPK seringkali kurang terdengar.


Kementerian Perhubungan Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

29 Juni 2022

Kementerian Perhubungan Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Kementerian Perhubungan kembali memperoleh predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan 2021.


DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Lanjutan Calon Anggota BPK

18 Maret 2022

DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Lanjutan Calon Anggota BPK

DPR melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap enam calon anggota BPK periode 2022-2027.


BAKN DPR RI Diskusi dengan BPK Kenya tentang Sistem Pengawasan Keuangan Negara

3 Desember 2021

BAKN DPR RI Diskusi dengan BPK Kenya tentang Sistem Pengawasan Keuangan Negara

Delegasi BAKN DPR RI bertemu dengan The Office of Auditor-General Kenya untuk bertukar pikiran masalah sistem pengawasan keuangan negara di Nairobi.


Penjelasan Pemkab Bogor Soal Laporan BPK tentang Dana Hibah Rp 23 Miliar

16 November 2021

Penjelasan Pemkab Bogor Soal Laporan BPK tentang Dana Hibah Rp 23 Miliar

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memastikan laporan BPK terkait dana hibah Rp23 miliar bukan kerugian negara


Dadang Suwarna Ajukan Keberatan atas Terpilihnya Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK

14 September 2021

Dadang Suwarna Ajukan Keberatan atas Terpilihnya Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK

Dadang Suwarna, resmi mengajukan keberatan administratif atas penetapan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK RI Terpilih Periode 2021-2026


Agustus 2021, Serapan Anggaran BPK Capai 60,67 Persen

6 September 2021

Agustus 2021, Serapan Anggaran BPK Capai 60,67 Persen

Serapan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp2,10 triliun per tanggal 23 Agustus 2021.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Dilanjutkan

11 Agustus 2021

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Dilanjutkan

Anggota BPK harus memiliki terobosan baru terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti meningkatkan integritas auditor.