Larangan Cantrang Dipersoalkan Komnas HAM, Begini Tanggapan KKP

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, saat Memberikan keterangan Pers di Kantor KKP Jakarta, Rabu, 12 April 2017. Tempo/Tongam sinambela

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja mengungkapkan pihaknya masih mempelajari pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mempersoalkan larangan penggunaan cantrang dan alat tangkap ikan lainnya. "Mohon ditunggu,” ujarnya ketika dihubungi Tempo, Senin malam, 2 Oktober 2017. Saat ini Kementerian masih membahas soal pernyataan tersebut.

Pernyataan Sjarief menanggapi keterangan tertulis yang dilayangkan oleh Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution yang menyebutkan pelarangan cantrang telah  mengabaikan hak masyarakat terutama nelayan. "Upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya tidak dilakukan dengan cara mengabaikan hak tersebut," kata Nasution seperti dikutip dari siaran pers yang dirilis hari Senin, 2 Oktober 2017.

Baca: Larang Cantrang, Komnas HAM: Menteri Susi Langgar Hak Nelayan

Dalam siaran pers itu disebutkan pelanggaran HAM terungkap setelah dilakukan penyelidikan atas pelaporan oleh Front Nelayan Indonesia (FNI) dan sejumlah nelayan lainnya pada 25 April 2017. Penyelidikan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Forum Group Discussion pada 12 Juli 2017 yang diikuti oleh Komnas HAM dan para nelayan. Atas dugaan pelanggaran itu, Komnas HAM mendesak Pemerintah RI berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun Asisten Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Fika Fawzi, mengatakan, pihaknya akan mengadakan jumpa wartawan dalam waktu dekat untuk menjawab isu tersebut. "Kamis," ujarnya singkat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya mengeluarkan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dalam Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015. Cantrang dianggap masuk ke dalam kategori alat tangkap tak ramah lingkungan. Presiden Joko Widodo akan memberlakukan peraturan ini pada awal Januari 2018 mendatang.

Peraturan itu menimbulkan protes dari kalangan nelayan. Sebab, KKP belum membagikan alat tangkap ikan pengganti cantrang secara optimal, meskipun sudah dua tahun sejak peraturan tersebut dikeluarkan.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti meminta pihak-pihak tertentu tidak mempolitisasi kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan cantrang oleh nelayan untuk menangkap ikan.

Menurut Susi, pelarangan penggunaan cantrang, yang akan berlaku efektif pada akhir 2017, tersebut memiliki tujuan baik, yakni memulihkan jumlah ikan di laut agar tetap ada dan banyak, bukannya melarang nelayan menangkap ikan.

"Kalian coba ikuti, hancurnya karang Raja Ampat karena kapal Caledonia menghantam karang. Tapi ada enggak berita di Komodo, Wakatobi tentang rusaknua karang akibat cantrang," tutur Susi dalam konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis, 4 Mei 2017.

Susi mengimbau media menjadi mediator yang bijak dan edukatif, bukannya memperalat. Sebab, penghentian penggunaan alat penangkap ikan tradisional itu memiliki tujuan mulia untuk masa depan bangsa. "Jangan karena politisasi, kebijakan itu tak bisa dilaksanakan. Saya berharap di 2017 ini yang terakhir," ujarnya.

Dia juga menceritakan ketegasan Presiden Joko Widodo yang menganggap obrolan cantrang tiada hentinya dipermasalahkan. Susi menegaskan agar persoalan cantrang tak lagi dibawa ke ranah politik untuk kepentingan sesaat pihak tertentu.

"Kalau enggak suka Menteri Susi, ya kirim surat resmi, jangan pakai isu cantrang. Kita ini sudah gaduh terus dari angkatan 212, 313-lah. Kerja, kerja, kerja. Setop berwacana, setop adu domba," ucap Susi.






Hari Ikan Nasional 2022, Bagaimana Asal-usul dan Arti Logonya?

5 hari lalu

Hari Ikan Nasional 2022, Bagaimana Asal-usul dan Arti Logonya?

Peringatan Hari Ikan Nasional setiap 21 Novemberi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014


Jenderal Andika Perkasa Pensiun Bulan Depan, Bagaimana Syarat Pengangkatan Panglima TNI?

8 hari lalu

Jenderal Andika Perkasa Pensiun Bulan Depan, Bagaimana Syarat Pengangkatan Panglima TNI?

Jenderal Andika Perkasa akan pensiun Desember mendatang, berikut adalah mekanisme pengangkatan Panglima TNI. Komnas HAM punya 7 syarat.


Ini Harapan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Kepada Komnas HAM

9 hari lalu

Ini Harapan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Kepada Komnas HAM

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan berharap Komnas HAM bisa mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan 135 orang tersebut.


Komnas HAM Akan Dalami Rekomendasi Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

9 hari lalu

Komnas HAM Akan Dalami Rekomendasi Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Komnas HAM berjanji akan mengkaji ulang hasiil investigasi mereka terhadap Tragedi Kanjuruhan.


Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Temui Komnas HAM

9 hari lalu

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Temui Komnas HAM

Puluhan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan menemui Komnas HAM hari ini.


Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

11 hari lalu

Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

Atnike Nova Sigiro berharap dewan komisioner Komnas HAM yang baru terbentuk tersebut bisa bekerja secara maksimal dalam penegakan HAM di Indonesia.


YLBHI Sebut Aktivis Sipil Kini Sudah Aman dan Kembali ke Daerahnya

12 hari lalu

YLBHI Sebut Aktivis Sipil Kini Sudah Aman dan Kembali ke Daerahnya

Aktivis YLBHI yang sempat dikepung oleh sekelompok orang mengenakan seragam pecalang kini sudah dievakuasi ke daerah masing-masing.


Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

14 hari lalu

Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

Bantuan diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok dan masyarakat sekitar agar dapat menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat


Dugaan Upaya Pembungkaman, Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Datangi Komnas HAM hingga DPR

14 hari lalu

Dugaan Upaya Pembungkaman, Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Datangi Komnas HAM hingga DPR

Sejumlah mahasiswa Universitas Bangka Belitung mendatangi Komnas HAM dan DPR untuk menuntut keadilan atas dugaan upaya pembungkaman


FPIK Unpad Punya Gudang Beku Portabel Hibah dari Kementerian Kelautan

15 hari lalu

FPIK Unpad Punya Gudang Beku Portabel Hibah dari Kementerian Kelautan

Hibah ini merupakan program pertama yang diberikan KKP untuk perguruan tinggi salah satunya Unpad.