Larang Cantrang, Komnas HAM: Menteri Susi Langgar Hak Nelayan

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Salah satu nelayan Kota Tegal mengusung poster tuntutan dalam bahasa Tegalan yang artinya "Susi, anda jangan membuat sengsara saya, nelayan cantrang, bisa kualat anda." TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti telah melanggar hak asasi para nelayan. Pelanggaran HAM tersebut terkait adanya pelarangan penggunaan cantrang dan sejumlah alat tangkap ikan lainnya.

Baca juga: Tolak Cantrang, Nelayan Siapkan Sejuta Surat ke Presiden

"Ada pelanggaran atas hak-hak konstitusional nelayan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturannya," kata Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 2 Oktober 2017.

Maneger menyebutkan, dugaan pelanggaran HAM itu terungkap terungkap setelah Komnas melakukan pemantauan dan penyelidikan atas laporan Front Nelayan Indonesia (FNI) dan sejumlah nelayan lainnya pada 25 April 2017. Forum grup diskusi yang digelar pada 12 Juli 2017 antara Komnas HAM dan nelayan juga mendasari dugaan pelanggaran itu.

Menurut Maneger, pelarangan cantrang tersebut mengabaikan hak masyarakat terutama nelayan. "Upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya tidak dilakukan dengan cara mengabaikan hak tersebut."

Atas dugaan pelanggaran itu, Komnas HAM mendesak Pemerintah RI berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk:  Pertama, Pemerintah RI membentuk Tim Independen untuk melakukan kajian terkait dampak penggunaan cantrang sebagai salah satu alat penangkap ikan.

"Paling lambat dua bulan setelah dikeluarkannya rekomendasi ini," kata Maneger .

Kedua, Pemerintah diminta untuk menggelar forum dialog seluas-luasnya dengan masyarakat terdampak. "Juga supaya ada pemenuhan hak-hak bagi masyarakat terdampak atas kebijakan yang dikeluarkan," kata Maneger .

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya mengeluarkan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dalam Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015. Cantrang dianggap masuk ke dalam kategori alat tangkap tak ramah lingkungan.
Presiden Joko Widodo akan memberlakukan peraturan ini pada awal Januari 2018 mendatang.

Baca juga Hasil Rapat Bersama Jokowi, Susi: Larangan Cantrang Sudah Final

Para nelayan yang mengatasnamakan FNI dan Divisi Advokasi Buruh dan Nelayan MPM PP Muhammadiyah kemudian melaporkan kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti itu ke Komisi Nasional HAM.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti meminta pihak-pihak tertentu tidak mempolitisasi kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan cantrang oleh nelayan untuk menangkap ikan.

Menurut Susi, pelarangan penggunaan cantrang, yang akan berlaku efektif pada akhir 2017, tersebut memiliki tujuan baik, yakni memulihkan jumlah ikan di laut agar tetap ada dan banyak, bukannya melarang nelayan menangkap ikan.

"Kalian coba ikuti, hancurnya karang Raja Ampat karena kapal Caledonia menghantam karang. Tapi ada enggak berita di Komodo, Wakatobi tentang rusaknua karang akibat cantrang," tutur Susi dalam konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis, 4 Mei 2017.

Susi mengimbau media menjadi mediator yang bijak dan edukatif, bukannya memperalat. Sebab, penghentian penggunaan alat penangkap ikan tradisional itu memiliki tujuan mulia untuk masa depan bangsa. "Jangan karena politisasi, kebijakan itu tak bisa dilaksanakan. Saya berharap di 2017 ini yang terakhir," ujarnya.

Dia juga menceritakan ketegasan Presiden Joko Widodo yang menganggap obrolan cantrang tiada hentinya dipermasalahkan. Susi menegaskan agar persoalan cantrang tak lagi dibawa ke ranah politik untuk kepentingan sesaat pihak tertentu.

"Kalau enggak suka Menteri Susi, ya kirim surat resmi, jangan pakai isu cantrang. Kita ini sudah gaduh terus dari angkatan 212, 313-lah. Kerja, kerja, kerja. Setop berwacana, setop adu domba," ucap Susi.

ZARA AMELIA

CATATAN: Berita ini mengalami perubahan pada Senin, 2 Oktober 2017, pukul 22:51 dengan menambahkan pernyataan Menteri Susi Pudjiastuti tentang alasannya melarang cantrang, sebagai bagian dari upaya menyajikan berita yang lebih berimbang.






Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

5 hari lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Perkara Impor Garam, Penyidik Kejagung Geledah dan Sita Dokumen dari Pabrik di Cilegon dan Surabaya

44 hari lalu

Perkara Impor Garam, Penyidik Kejagung Geledah dan Sita Dokumen dari Pabrik di Cilegon dan Surabaya

Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen dan sampel garam pada 3 lokasi dalam perkara dugaan korupsi impor garam.


Susi Pudjiastuti Beri Sinyal Merapat ke Golkar, Airlangga: Nanti pada Waktunya

47 hari lalu

Susi Pudjiastuti Beri Sinyal Merapat ke Golkar, Airlangga: Nanti pada Waktunya

Susi Pudjiastuti, mengunggah foto bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di akun twitternya


Susi Pudjiastuti Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam di Kejaksaan Agung

7 Oktober 2022

Susi Pudjiastuti Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam di Kejaksaan Agung

Susi Pudjiastuti diperiksa di Kejaksaan Agung hari ini terkait kasus impor garam. Ia diperiksa sebagi saksi untuk mengumpulkan barang bukti.


Dugaan Korupsi Impor Garam, Susi Pudjiastuti Diperiksa di Kejaksaan Agung

7 Oktober 2022

Dugaan Korupsi Impor Garam, Susi Pudjiastuti Diperiksa di Kejaksaan Agung

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi impor garam industri, Jumat, 7 Oktober 2022.


Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

2 September 2022

Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang dimulai dengan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani hapus dana pensiun DPR.


Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

2 September 2022

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

Susi Pudjiastuti menyatakan dukungannya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia setuju agar dana pensiun untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera dihapus.


Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

30 Agustus 2022

Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Ketua Bidang Tani dan Nelayan Riyono saat bertemu dengan Susi Pudjiastuti


Terkini Bisnis: Naik Pesawat Wajib Booster, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

28 Agustus 2022

Terkini Bisnis: Naik Pesawat Wajib Booster, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

Mulai esok, penumpang pesawat rute domestik berusia di atas 18 tahun wajib melakukan vaksin booster.


Terkini Bisnis: Loker Lulusan SMA di Astra International, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

28 Agustus 2022

Terkini Bisnis: Loker Lulusan SMA di Astra International, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang, 28 Agustus 2022 dimulai dengan PT Astra International Tbk. membuka lowongan pekerjaan.