Alasan Kasus Allianz Tak Diajukan ke Badan Mediasi dan Arbitrase

(Ke dua dari kanan) Alvin Lim, kuasa hukum Ifranius Algadri (kanan) dan Indah Goena Nanda (kiri) yang melaporkan mantan Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Joachim Wessling, atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, di Polda Metro

TEMPO.CO, Jakarta - PT Asuransi Allianz Life Indonesia dilaporkan dua nasabahnya karena diduga mempersulit pencairan klaim kesehatan. Nasabah itu memilih menempuh jalur pidana ketimbang menyelesaikannya di Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI). 

Allianz dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya oleh Ifranius Algadri, 23 tahun, dan Indah Goena Nanda, 37 tahun. Keduanya merasa dipersulit mengajukan klaim asuransi yang mereka ikuti sejak September 2016. Pasalnya, Allianz meminta rekam medis sebagai syarat pencairan klaim. Rekam media tidak bisa diberikan pihak rumah sakit, dan syarat tersebut tidak tertera di dalam polis asuransi. Dampaknya, klaim nasabah ditolak.

Kuasa hukum kedua pelapor, Alvin Lim, mengatakan penolakan pencairan klaim merupakan tindak pidana. Untuk itu, dia tak mendaftarkan perkara ke BMAI. "Di sana untuk perkara perdata," katanya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 30 September 2017. 

Selain itu, penyelesaian perkara melalui BMAI dilakukan tanpa diketahui pihak lain kecuali pelapor dan terlapor. Alvin mengatakan mekanisme itu tak sejalan dengan tujuannya. Dia ingin kasus ini diketahui masyarakat luas. "Supaya ada efek jera."

Menurut dia, Allianz merupakan perusahaan nakal yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Dia menuding penolakan pencairan klaim dengan modus meminta rekam medis dan persyaratan lain yang tidak tertera di polis asuransi tidak terjadi hanya sekali. Dia mengatakan hingga saat ini ada 13 orang yang mengontaknya untuk melaporkan Allianz ke kepolisian.

Alvin mengatakan efek jera akan membuat Allianz berhenti merugikan masyarakat. Begitu pula perusahaan asuransi lain yang bisa berkaca dari kasus ini.  

Alvin menuturkan targetnya adalah menutup operasional Allianz Indonesia. "Kami mengharapkan Allianz ditutup," ucapnya. Dia meyakini penutupan Allianz akan membuat perubahan global dan membuka kesempatan bagi perusahaan asuransi lain untuk naik. 

Kliennya menuntut Allianz dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mencabut izin operasi dan penghentian operasional. 

VINDRY FLORENTIN 






Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

2 menit lalu

Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

OJK kemarin resmi mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Apa yang selanjutnya akan dilakukan otoritas?


Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

9 jam lalu

Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life alias WAL pada Senin, 5 Desember 2022.


OJK Sebut Ada 1.631 Pengaduan dan 76 Laporan Konsumen dari Kasus Wanaartha Life

18 jam lalu

OJK Sebut Ada 1.631 Pengaduan dan 76 Laporan Konsumen dari Kasus Wanaartha Life

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menanggapi 1.631 pengaduan dan 76 laporan konsumen ihwal perkara perusahaan asurani Wanaartha Life.


Izin Usaha Asuransi Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana dengan Bumiputera?

18 jam lalu

Izin Usaha Asuransi Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana dengan Bumiputera?

OJK menyinggung perusahaan asuransi Bumiputera pasca mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi Wanaartha


Sederet Kewajiban Wanaartha Pasca Izin Dicabut OJK: Gelar RUPS hingga Bentuk Tim Likuidasi

21 jam lalu

Sederet Kewajiban Wanaartha Pasca Izin Dicabut OJK: Gelar RUPS hingga Bentuk Tim Likuidasi

Perusahaan jasa asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa lagi.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

5 hari lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

7 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

11 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

11 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


Gempa Cianjur, Klaim Asuransi Berpotensi Mencapai Rp 38,4 Triliun

12 hari lalu

Gempa Cianjur, Klaim Asuransi Berpotensi Mencapai Rp 38,4 Triliun

Gempa Cianjur kembali mengingatkan pentingnya masyarakat memiliki asuransi bencana alam, salah satunya asuransi gempa bumi.