OJK Uji Calon Komisaris dan Direksi Bank NTB

Bank NTB memenangi The Most Efficient Bank dan The Most Reliable Bank untuk kategori BPD dengan aset di bawah Rp 10 triliun.

INFO BISNIS - Nama komisaris dan direksi Bank NTB kini ditangan Otoritas Jasa Keuangan setelah pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), 14 September 2017 lalu. Pada RUPS-LB telah terpilih nama-nama calon komisaris dan direksi baru untuk melanjutkan bisnis Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB.

RUPS-LB  yang berlangsung Hotel Santika Mataram. Hadir seluruh perwakilan pemegang saham dari provinsi dan kabupaten/kota. Disepakati oleh para pemegang saham, untuk calon direktur utama, mengerucut tiga nama.

"Saya tidak bisa menyebutkannya. Yang jelas mereka (calon) usulan dari pemegang saham,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH MSi didampingi Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir.

Diketahui Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir telah memasuki berakhirnya masa kerja di Bank NTB. Dalam RUPS-LB yang digelar belum lama ini, pemegang saham sepakat memperpanjang masa kerjanya hingga konversi Bank NTB Konvensional ke Bank NTB Syariah benar-benar terlaksana pada Agustus 2018 mendatang.

Ada juga beberapa direksi di Bank NTB yang memasuki masa pensiun, termasuk jajaran komisaris yang sudah mendekati berakhirnya masa bakti di Bank NTB. Karena itu, pemegang saham mengambil ancang-ancang untuk menyiapkan penerusnya.
Nama-nama yang disebut dalam RUPS-LB kemarin, selanjutnya sesuai prosedur akan dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Wagub mengatakan, memilih calon direksi harus sesuai prosedur.

Dari mana saja calon direktur utama ini? Wagub juga menjawabnya secara umum. Asal calon, menurutnya buka hal yang prinsip di bank. Yang terpenting ia memenuhi kualifikasi untuk memimpin perusahaan.

“Luar dan dalam itu bukan sesuatu yang prinsip bagi bank, yang terpenting berkompetensi sesuai dengan kemampuan dia, berdasarkan rekomendasi OJK,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid juga enggan berbicara soal apakah ada calon yang diusulkan. Yang paling penting menurutnya, untuk direksi Bank NTB harus mengutamakan putra daerah. “Kalaupun dari sisi kemampuan, pengalaman, belum memenuhi kompetensi, berikan pelatihan dan minta komitmennya. Sehingga kedepannya ada putra daerah yang memiliki kompetensi itu,” ujarnya.

Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir dalam RUPS-LB kemarin menjelaskan secara utuh tentang revalidasi visi misi dan perilaku utama insan Bank NTB. Hal ini sangat penting kaitannya dengan menjaga nama baik perusahaan.

Ia dan tim sudah menuntaskan rencana bisnis bank dari tahun 2018 hingga tahun 2022.  Target penerapan IT sudah sesuai dengan yang dijadwalkan. Selanjutnya yang akan mengoperasikan bank nantinya disarankan akan dikendalikan oleh lima direktorat, direktur utama, direktur pembiayaan, direktur dana dan jasa, direktur umum dan direktur kepatuhan.

“Kami menyampaikan pesan supaya nanti ditetapkan orang-orang yang sesuai dari sisi integritas dan kompetensinya,’’ kata  H. Komari. (*)






Prioritas Kerja dan Energi Baru Komnas HAM

4 hari lalu

Prioritas Kerja dan Energi Baru Komnas HAM

Komnas HAM periode 2022-2027 telah melaksanakan sidang paripurna yang menghasilkan keputusan struktur kepemimpinan dan sembilan prioritas kerja untuk enam bulan kedepan.


Sekolah Benteng Utama Pencegahan Pelecehan Seksual

6 hari lalu

Sekolah Benteng Utama Pencegahan Pelecehan Seksual

Menangani pelecehan seksual tak cukup dengan pidana, terutama di sekolah. Trauma pelecehan seksual di usia belia bukan perkara remeh.


Catatan untuk KTT G20: Perubahan Sistem, Bukan Substitusi Energi

12 hari lalu

Catatan untuk KTT G20: Perubahan Sistem, Bukan Substitusi Energi

Peningkatan permintaan dan penjualan EV telah memicu penambangan besar-besaran nikel, kobalt, lithium, mangan dan bahan baku materai listrik lainnya di berbagai negara, termasuk Indonesia.


Jalan Mundur Transportasi Jakarta

13 hari lalu

Jalan Mundur Transportasi Jakarta

Sesat pikir yang sama, atau juga karena kepentingan politik jangka pendek, menyebabkan upaya mendorong penduduk Jakarta menggunakan sepeda menjadi mandek.


Kisruh Boyongan ke TV Digital

19 hari lalu

Kisruh Boyongan ke TV Digital

Selama ini, siaran TV analog didominasi oleh para konglomerat. Selama bertahun-tahun, frekuensi spektrum 700 megahertz (MHz) dikuasai 14 stasiun televisi nasional.


20 hari lalu


Belajar dari Kasus Brigadir J dan Stadion Kanjuruhan: Siapa yang Menanggung Biaya Pemeriksaan Forensik?

24 hari lalu

Belajar dari Kasus Brigadir J dan Stadion Kanjuruhan: Siapa yang Menanggung Biaya Pemeriksaan Forensik?

Kasus Brigadir J dan Tragedi Kanjuruhan menggambarkan bahwa praktik kedokteran forensik belum sepenuhnya menjadi bagian sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sudah ada aturan, namun masih ada yang sumir.


Salah Kaprah Sanksi Pengganti Tilang Manual

27 hari lalu

Salah Kaprah Sanksi Pengganti Tilang Manual

Sanksi sosial seperti membaca Alquran sebagai pengganti tilang manual tidak perlu. Polisi sebaiknya fokus ke edukasi dan sosialisasi penerapan tilang elektronik


Pemerintah Gagal Lindungi Ginjal Anak

32 hari lalu

Pemerintah Gagal Lindungi Ginjal Anak

Meluasnya gagal ginjal akut pada anak karena Kemenkes dan BPOM tidak sigap dalam mencegah obat sirop berbahaya beredar di masyarakat.


Kisah Dua Ibu Inovasi 200 Produk Ramah Lingkungan melalui Shopee

38 hari lalu

Kisah Dua Ibu Inovasi 200 Produk Ramah Lingkungan melalui Shopee

Shopee menjadi jembatan antara Demibumi dengan mereka yang sadar akan gaya hidup ramah lingkungan.