5 Poin Isi Surat Sri Mulyani kepada Menteri ESDM dan BUMN

Surat Sri Mulyani Indrawati ke Menteri BUMN dan ESDM. istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Surat yang dilayangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Badan Usaha Milik Negara dan diduga bocor ke publik belakangan memicu polemik. Dalam surat tertanggal 19 September 2017 disebutkan kondisi keuangan PT PLN (Persero) yang terancam gagal membayar utang.

Surat bersifat penting dan segera itu pada intinya menjelaskan tentang perkembangan risiko keuangan negara yang bersumber dari kondisi keuangan PLN. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kondisi keuangan perusahaan setrum negara dalam rangka memenuhi target penyediaan infrastruktur kelistrikan (Program 35 GW).

Baca: Ini Tanggapan Dua Kementerian yang Disurati Sri Mulyani

Sedikitnya ada lima poin yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ditembuskan pada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. Kelima poin itu adalah:

1. Kinerja PLN ditinjau dari sisi keuangan terus menurun seiring semakin besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi.

"Hal ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaaan waiver kepada pemberi pinjaman (lender) PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN dalam perjanjian pinjaman untuk menghindari cross default utang PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah," seperti dikutip dari surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut.

2. Terbatasnya internal fund PLN untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah berdampak pada bergantungnya pemenuhan kebutuhan investasi PLN dari pinjaman.

"Baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun dari lembaga keuangan internasional," kata Sri Mulyani.

3. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

"Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," seperti dikutip dari surat tersebut.

4. Dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PLN berasal dari TTL yang dibayarkan pelanggan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik.

"Selain itu kami mehgarapkan saudara dapat mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi (utamanya energi primer) guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang," ucap Sri Mulyani dalam suratnya.

5. Terkait dengan penugasan program 35 GW, Sri Mulyani berpendapat perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya profil utang jatuh tempo, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN).

"Hal ini diperlukan untuk menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah," kata Sri Mulyani lebih lanjut.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebelumnya menyatakan, kondisi keuangan perseroan masih sehat. “Cash flow perusahaan sekitar Rp 63 triliun,” ujar dia, kemarin. Dia menjelaskan, aset total PLN sekitar Rp 1.300 triliun dengan ekuitas Rp 890 triliun. “Pendapatan kami sekitar Rp 300 triliun. Dengan kondisi ini, keuangan kami masih aman.”

Sofyan mengaku belum membaca surat Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Saya cek masih di sekretariat.”

AHMAD FIKRI






Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

11 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Erick Thohir Apresiasi Dukungan BUMN dalam G20

15 jam lalu

Erick Thohir Apresiasi Dukungan BUMN dalam G20

Seluruh insan BUMN bersinergi dengan multipihak untuk kesuksesan Indonesia sebagai Presidensi G20.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

18 jam lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

20 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.


Percepat Transisi Energi, Erick Thohir Singgung Transformasi PLN

1 hari lalu

Percepat Transisi Energi, Erick Thohir Singgung Transformasi PLN

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).


Cerita Erick Thohir Tentang Produk Wine Coffee Samsosir, Hasil Fermentasi Biji Kopi Arabika dari Toba

2 hari lalu

Cerita Erick Thohir Tentang Produk Wine Coffee Samsosir, Hasil Fermentasi Biji Kopi Arabika dari Toba

Menteri BUMN Erick Thohir menerima Toba Wine Coffee dari Renhard Sidabutar.


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

2 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

2 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

2 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


BI Dukung Potensi Talenta Muda melalui BRILiaN Young Leader Indonesia

2 hari lalu

BI Dukung Potensi Talenta Muda melalui BRILiaN Young Leader Indonesia

Pekerja BRI mendapat kesempatan menduduki jabatan strategis, meningkatkan pengalaman dan peluang kompetisi, serta berkarir di BUMN.