Tanggapi Surat Sri Mulyani, Luhut Evaluasi Target Listrik

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan usai apat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Intercontinental Hotel, Dag

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mengevaluasi target proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Ia menanggapi surat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memperingati resko fiskal pembiayaan PT PLN dalam membangun pembangkit listrik.

Luhut mengatakan, proyek pembangkit listrik 35 ribu MW itu didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6-7 persen. “Begini, (proyek pembangkit listrik) 35 ribu MW itu dengan asumsi waktu itu pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita akan 5-6 persen,” kata dia
di Bandung, Rabu, 27 September 2017.

Berdasarkan laporan yang diterimanya dari perkembangan pembangunan pembangkit itu, hingga 2019 itu akan rampung setara 20 ribu MW sampai 22 ribu MW. “Sisanya itu kira-kira 13 ribu MW (dalam posisi) under-construction,” kata dia.

Luhut mengatakan, penyesuaian yang akan dilakukan itu pada targetnya dengan alasan jika dipaksakan tuntas 35 ribu MW malah akan menjadi beban. Evaluasi yang dilakukan pada proyek pembangkit itu tidak berhubungan dengan upaya pemerintah menjaga tarif listrik.

Masalah pasokan listrik yang tersisa saat ini, ujar Luhut, untuk daerah-daerah yang membutuhkan pasokan dalam skala kecil. “Di Jawa, listrik sudah tidak ada maslaah karena interkoneksi sudah bagus. Sumatera hampir tidak ada masalah, Medan yang tadinya selalu ada masalah, sudah hampir selesai. Yang menjadi isu kita sekarang adalah daerah-daerah kecil yang (membutuhkan listrik) 5 MW, 2 MW, 1 MW itu yang jadi isu,” kata dia.

Luhut meminta, PLN profesional. "Presiden selalu menekankan kepada kepentingan rakyat kecil harus memberikan harga listrik yang bagus, dan juga untuk industri sama juga.”

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang risiko fiskal pembiayaan PT PLN dalam membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Menanggapi surat tersebut, pihak Kementerian BUMN menyatakan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 merupakan perhatian dari Kementerian Keuangan atas penerapan tata kelola yang pruden dan sehat, dalam bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar Program dapat tereksekusi dengan baik. Surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu diduga bocor dan pihak Kemenkeu akan menyelediki siapa pelaku pembocornya.

AHMAD FIKRI






Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

1 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

3 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

3 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

4 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

5 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

5 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

5 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

6 jam lalu

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Jokowi telah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.


Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

19 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

1 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.