Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menaker Minta Serikat Pekerja Perbaiki Citra

image-gnews
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industri Kemnaker  Aswansyah  pada acara Resepsi Harlah ke-62  Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu, 27  September 2017.
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industri Kemnaker Aswansyah pada acara Resepsi Harlah ke-62 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu, 27 September 2017.
Iklan

TEMPO.CO, Pasuruan – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengingatkan kepada Serikat Pekerja untuk terus menggugah kesadaran buruh akan pentingnya berserikat. Dengan makin banyak anggota, maka serikat makin kuat. Menaker juga menyarankan agar serikat pekerja memperbaiki citra organisasi.

“Jangan sampai muncul stigma bahwa ikut serikat pekerja atau serikat buruh hanya disuruh demonstrasi dan dipungut iuran saja,” kata Menaker  dalam sambutannya  yang disampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industri Kemnaker  Aswansyah  pada acara Resepsi Harlah ke-62  Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu, 27  September 2017.

Baca Juga:

Karena stigma tersebut, kata Menaker, saat ini para buruh mengalami penurunan gairah berserikat. Data di Kemenaker menyebutkan, pada lima tahun terakhir terjadi penurunan jumlah serikat pekerja dari 11.852 menjadi 7.294. Sementara jumlah buruh yang berserikat turun dari 3.414.455 orang menjadi 2.717.961 orang.  “Terjadinya penurunan anggota harus menjadi refleksi pengurus serikat, apakah keberadaan serikat sudah memenuhi harapan anggotanya atau belum. Citra serikat pekerja harus terus diperbaiki,” ucap Menaker seperti disampaikan Aswansyah.

Karena itu, Menaker selalu menyarankan agar serikat pekerja bergeser dari isu konvensional yang hanya berkutat pada isu upah minimum.  Pasalnya, upah minimum merupakan jaring pengaman yang tidak akan pernah dapat mensejahterakan pekerja jika tak didukung oleh instrumen kesejahteraan yang lain. Misalnya, meningkatkan keterampilan pekerja dan keluarganya sehingga menambah produktivitas mereka.

Pada saat yang sama, pemerintah juga terus mengupayakan kesejahteraan bagi pekerja melalui skema Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, subsidi perumahan, bantuan modal usaha dan sebagainya. Menaker juga mengingatkan agar peran organisasi serikat pekerja  tidak melemah, harus fokus pada kepentingan serikat pekerja,  dan tak terjebak pada hal-hal yang tak terkait langsung dengan isu di luar kebutuhan pekerja.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menaker berharap memasuki usia 62 tahun, Sarbumusi  konsisten, solid, kreatif, inovatif dan profesional dalam memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Ketua panitia Harlah Sarbumusi, Muhid Efendi, menyatakan siap menindaklanjuti arahan Menaker. “Sarbumusi akan memberikan warna kehidupan dan bermanfaat bagi seluruh anggota dan keluarganya,” ujarnya.  

Sekretaris Jenderal Sarbumusi, Eko Darwantoro, mengatakan Sarbumusi saat ini mengalami kebangkitan kedua setelah kebangkitan pertama pada kelahirannya tahun 1965 di Sidoarjo. Organisasi buruh di bawah Nahdlatul Ulama ini juga terbukti mampu hidup di tiga masa, orde lama, orde baru dan reformasi.  (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

22 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

28 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.