Pemerintah Bersiap Cabut Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan pemerintah akan mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta. “Ya, tinggal rapatnya dulu,” kata dia di Bandung, Rabu, 27 September 2017.

Luhut mengatakan, kementeriannya akan menggelar rapat membahas lagi masalah reklamasi teluk Jakarta, pada Jumat, 29 September 2017. Dia mengklaim, pembahasan soal reklamasi hanya tentang Pulau G. “(Pulau) G itu hanya 1 titik, itu mengenai intake dari air (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang) supaya temperaturnya tidak naik. Kata tim mestinya sudah selesai,” kata Luhut.

Luhut mengatakan, setelah bahasan tentang hal itu tuntas, maka masalah proyek reklamasi di Teluk Jakarta sudah terselesaikan.

Dia juga mengklaim, sudah tidak ada persoalan lagi pada zonasi tata ruang pulau-pulau reklamasi teluk Jakarta tersebut. “Semua titik-titik sudah kami identifikasi. Tidak ada satu pun yang melangar ketentuan yang ada," katanya.

Sebelumnya, tim teknis kajian reklamasi Pulau G menyepakati rekayasa teknologi agar reklamasi Pulau G tak mengganggu operasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang. Rekayasa tersebut tampaknya tak memasukkan opsi pemotongan pulau.

Pada Mei tahun lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta di Pulau G. Pengembang pulau ini, PT Muara Wisesa Samudra, diminta memperbaiki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Pada 6 September lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta evaluasi atas perbaikan amdal Pulau G dikebut agar sanksi moratorium bisa segera dicabut.

AHMAD FIKRI






4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

5 September 2021

4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

Isu pulau reklamasi di Teluk Jakarta mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali yang dimohonkan pengembang reklamasi pulau H.


MA Kabulkan PK PT Taman Harapan Indah Soal Izin Reklamasi Pulau H

3 September 2021

MA Kabulkan PK PT Taman Harapan Indah Soal Izin Reklamasi Pulau H

Pemprov DKI belum mau menanggapi putusan MA yang mengabulkan gugatan pengembang reklamasi Pulau H, PT Taman Harapan Indah.


Nelayan Minta Reklamasi Pulau G Diteruskan karena Pandemi, Kiara: Tidak Nyambung

27 Maret 2021

Nelayan Minta Reklamasi Pulau G Diteruskan karena Pandemi, Kiara: Tidak Nyambung

Sekjen Kiara mengatakan dampak reklamasi adalah banyak nelayan terusir dari ruang hidupnya dan terpaksa mencari alternatif ekonomi lain.


Ada Nelayan Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kiara: Jangan-jangan Makelar

27 Maret 2021

Ada Nelayan Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kiara: Jangan-jangan Makelar

Sekjen Kiara menduga kelompok nelayan yang mendukung reklamasi bukan berbicara terkait kepentingan mereka karena reklamasi jelas merugikan nelayan.


Jadi Ketua PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Siap Keluar Dana dari Kantong Pribadi

25 Januari 2021

Jadi Ketua PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Siap Keluar Dana dari Kantong Pribadi

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku bukan orang baru dalam dunia olahraga.


Terpilih Jadi Ketua PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Akan Lapor Jokowi

25 Januari 2021

Terpilih Jadi Ketua PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Akan Lapor Jokowi

Luhut Binsar Pandjaitan telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).


Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Kandidat Tunggal Ketua PB PASI

23 Januari 2021

Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Kandidat Tunggal Ketua PB PASI

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi kandidat tunggal ketua umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.


Menko Luhut Akui Ekonomi RI Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain

25 Agustus 2020

Menko Luhut Akui Ekonomi RI Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain

Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Indonesia tidak bisa terhindar dari perlambatan ekonomi dunia akibat dampak pandemi Covid-19.


Ahok Heran Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak, Reklamasi Ancol Yes

11 Juli 2020

Ahok Heran Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak, Reklamasi Ancol Yes

Menurut Ahok, kebijakan Anies Baswedan berpotensi melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR.


Gaduh Reklamasi Ancol, Ahok Bilang Begini

9 Juli 2020

Gaduh Reklamasi Ancol, Ahok Bilang Begini

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai kebijakan perluasan atau reklamasi Ancol mirip dengan rencana 2 pulau reklamasi.