Ini Tanggapan Dua Kementerian yang Disurati Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggantikan Menteri BUMN didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro (kiri) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 Agustus 201

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang risiko fiskal pembiayaan PT PLN dalam membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Menanggapi surat tersebut, pihak Kementerian BUMN menyatakan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 merupakan perhatian dari Kementerian Keuangan atas penerapan tata kelola yang pruden dan sehat, dalam bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar Program dapat tereksekusi dengan baik.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan PT PLN (Persero) dalam porsi korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan di antaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset existing, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

"Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress kemajuan proyek," katanya, Rabu, 27 September 2017.

Kondisi likuiditas PT PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa PT PLN mempunyai posisi sangat strategis bagi pembangunan perekonomian. Program 35 giga watt merupakan program infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan masih mengkonsolidasikan surat tersebut. Ia pun memberikan tiga poin catatan terkait persoalan PLN itu.

Pertama, PLN melakukan pengendalian terhadap parameter pertumbuhan penjualan listrik, volume penjualan dan bauran energi. “Target di 2017 bahwa pangsa pasar primer BBM pada pembangkit listrik sebesar 4,66 persen,” katanya.

Kedua, komponen perhitungan Biaya Pokok Penyediaan Listrik (BPP) dan biaya yang tidak boleh dibebankan kepada konsumen telah dirinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2017. Hal itu juga sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga, Kementerian ESDM telah mengeluarkan beberapa regulasi agar bisnis ketenagalistrikan efisien dan mendapatkan harga yang wajar. Aturan itu yakni Peraturan Menteri Nomor 49 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 50 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2017.

Seperti diberitakan sebelumnya, surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu diduga bocor dan pihak Kemenkeu akan menyelediki siapa pelaku pembocornya. Isi Surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN tentang kondisi PLN dapat diklik di sini.

BISNIS






Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

2 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

2 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

3 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

3 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

4 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

4 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

5 jam lalu

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Jokowi telah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.


Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

18 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

1 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

1 hari lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.