Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Sepakat Pacu Ekonomi Jawa Barat Bagian Selatan

image-gnews
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan usai apat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Intercontinental Hotel, Dag
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan usai apat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Intercontinental Hotel, Dag
Iklan

INFO NASIONAL - Pengembangan ekonomi potensial di Jawa Barat bagian selatan difokuskan pada optimalisasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing tinggi melalui industri berbasis pertanian. Hal ini diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat membacakan beberapa kesepakatan rapat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Intercontinental Hotel, Dago, Bandung, Rabu, 27 September 2017.

“Juga dilakukan pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor maritim sebagai quick wins untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Jawa Barat bagian selatan,” ujar Agus. Ia menyatakan dalam konteks perekonomian Jawa Barat, terdapat tantangan berupa ketimpangan ekonomi secara spasial antara Jawa Barat bagian utara dan selatan serta kesenjangan ekonomi yang tinggi di daerah perkotaan. “Upaya mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan memerlukan peran aktif semua unsur masyarakat, termasuk pesantren,” katanya.

Ada lima kesepakatan dalam Rakorpusda yang diselenggarakan BI bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kesepakatan itu meliputi percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial serta mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. “Jawa Barat bagian utara perlu difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, juga berorientasi ekspor. Antara lain industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan dan minuman, industri elektronik dan telematika, serta industri tekstil dan produk tekstil,” ucapnya.

Selain pengembangan infrastruktur fisik, Rakorpusda menyepakati peningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. Dilakukan pula peningkatan skala ekonomi serta kapasitas industri kecil dan menengah di Jawa Barat beserta produknya melalui pendampingan yang memastikan adanya jaminan produk, keamanan, juga standar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan, untuk pengembangan sektor pariwisata, dilakukan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas (3A) sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik, yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, tradisi seni budaya, serta desa wisata. “Prioritas destinasi wisata yang dapat dikembangkan, antara lain Pelabuhan Ratu dan Tanjung Lesung. Di samping itu, akan dilakukan penguatan branding dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi serta e-commerce,” ujarnya.

Baca Juga:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menambahkan, Rakorpusda sepakat fokus agar program-program di lapangan berjalan secara menyeluruh, holistik, terintegrasi, dan tidak terpecah-pecah di sana-sini. Ia memastikan agar proyek berjalan sesuai jadwal dengan mempercepat penyelesaian pembebasan tanah, izin, dan sebagainya. “Perlu komitmen pemerintah sampai bupati dan wali kota agar tidak ada masalah yang menghambat berjalannya proyek. Mari kita sama-sama hilangkan masalah serta betul-betul kerja yang terbaik melayani rakyat,” ucap Luhut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan optimistis pembangunan berbagai proyek infrastruktur dapat mempercepat pergerakan ekonomi di selatan Jawa Barat. “Ini akan mengatasi ketimpangan yang ada,“ tuturnya. Terkait dengan pembangunan jalan tol Bogor Ciawi dan Sukabumi (Bocimi), menurut Ahmad, akses ke daerah wisata di Pelabuhan Ratu akan semakin dekat. “Apalagi, saat ini, mulai kawasan Ujung Genteng, Pelabuhan Ratu, hingga Cisolok sedang didaftarkan menjadi UNESCO Global Geopark. Jika disetujui, kawasan ini akan naik level menjadi destinasi tingkat dunia. Tentu nantinya akan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat,” katanya.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

1 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


24 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

30 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.