Freeport Indonesia Diminta Bayar Tunggakan Pajak Air Rp 5,6 T

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Lapangan Terbang Perintis Arwanop, Distrik Tembagapura, Timika, Papua, 29 Juni 2017. Lapangan Terbang Perintis Arwanop ini dibangun oleh PT Freeport Indonesia dengan panjang landasan pacu 461 meter dan lebar 18 meter serta berada di ketinggian 220

    Suasana Lapangan Terbang Perintis Arwanop, Distrik Tembagapura, Timika, Papua, 29 Juni 2017. Lapangan Terbang Perintis Arwanop ini dibangun oleh PT Freeport Indonesia dengan panjang landasan pacu 461 meter dan lebar 18 meter serta berada di ketinggian 220

    TEMPO.CO, Biak -Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Kaban PPD) Provinsi Papua Gerson Jitmau meminta manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) melunasi kewajiban tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Nilai tunggakan pajak air itu mencapai Rp 5,6 triliun terhitung periode 2011-2017.

    "Kewajiban membayar tunggakan pajak air permukaan di areal tambang Freeport sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017, " ujar Gerson di Biak, Rabu, 27 September 2017.

    Ia mengemukakan bahwa berdasarkan data pemakaian air permukaan dilakukan manajemen PT Freeport Indonesia mencapai 115 debit per detik sejak tahun 2011 hingga 2017. Gerson menegaskan tunggakan pajak air permukaan Freeprot Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua harus dibayar karena sudah memiliki dasar atas putusan Pengadilan Niaga di Jakarta.

    Pembayaran tunggakan pajak air permukaan yang ditanggung PT Freeport Indonesia, menurut dia, harus disetor langsung ke kas daerah Pemerintah Provinsi Papua. "Ya, kami sebagai organisasi perangkat daerah teknis Pemprov Papua sangat berharap kewajiban pajak Freeport sudah harus dibayar perusahaan tambang terbesar di areal wilayah Negara Kesatuan Republik Indensia," ujarnya.

    Menyinggung sumber penerimaan asli daerah Papua, ia mengemukakan, hingga 2017 pajak kendaraan bermotor, air permukaan serta retribusi daerah tetap menjadi primadona. "Optimalisasi peningkatan penerimaan asli daerah dari sektor pajak kendaraan di berbagai daerah dan retribusi terus digenjot melalui UPTD Samsat 29 kabupaten/kota," ujarna.

    Berdasarkan data target penerimaan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Provinsi Papua pada tahun anggaran 2017 ditetapkan senilai Rp1,2 Triliun.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.