Mantan Bos Allianz Tersangka, Manajemen Hormati Proses Hukum

(Ke dua dari kanan) Alvin Lim, kuasa hukum Ifranius Algadri (kanan) dan Indah Goena Nanda (kiri) yang melaporkan mantan Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Joachim Wessling, atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, di Polda Metro Jaya, 26 September 2017. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Allianz Life Indonesia menanggapi pemberitaan mantan Direktur Utama Allianz Life Joachim Wessling dan Manajer Klaim Yuliana Firmansyah yang ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Kedua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

“Kami memahami bagaimana hal ini telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan kepada Anda dan sedikit banyak memengaruhi kegiatan penjualan kepada calon nasabah,” kata Corporate Communications Departement Allianz dalam surat yang ditujukan kepada para mitra bisnis Allianz Life Indonesia tertanggal 25 September 2017.

Baca: Mantan Bos Allianz Life Tersangka Kasus Perlindungan Konsumen

Dalam surat bernomor 024/Corp.Comm/IX/2017 itu juga disebutkan bahwa seluruh jajaran pimpinan dalam perusahaan Allianz Life memberi perhatian yang sangat serius terhadap kasus ini. "Sepakat untuk mempercayakan dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan."

Surat itu merespons pemberitaan mantan petinggi perusahaan asuransi yang
belakangan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Kasus ini bermula dari laporan polisi dua nasabah Allianz yang merasa kecewa, Ifranius Algadri, 23 tahun, dan Indah Goena Nanda, 37, ke Polda Metro Jaya pada April 2017.

Kuasa hukum pelapor, Alvin Lim, menuturkan bahwa kliennya mengadukan penolakan klaim yang diduga melanggar pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Perusahaan Allianz menggunakan modus menolak klaim nasabah secara halus," kata Alvin di Polda Metro Jaya, kemarin.

Alvin menjelaskan, klaim kedua kliennya ditolak karena adanya surat klarifikasi Allianz yang meminta nasabah untuk memberikan catatan medis lengkap rumah sakit yang dilegalisir. Padahal, kata dia, permintaan catatan medis melanggar hukum lantaran syarat surat klaifikasi tidak tercantum dalam ketentuan buku polis. "Syarat permintaan rekam medis lengkap adalah pelanggaran hukum yang diatur Permenkes Nomor 269. Hak pasien hanya lah resume medis," ujarn Alvin.

Menurut Alvin, pihak asuransi tidak memperlihatkan itikad baik terhadap nasabahnya dalam perlindungan konsumen. Bahkan, Alvin berujar, modus tersebut rupanya sudah dijalankan perusahaan selama dua tahun lalu dan telah menelan sejumlah korban.

Lebih jauh, manajemen PT Allianz Life Indonesia menyatakan sangat menghormati hak nasabahnya dan secara bersamaan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kepercayaan nasabah. “Proses klaim merupakan salah satu titik temu yang sangat penting bagi perusahaan dengan nasabah, sehingga perusahaan senantiasa menjaga agar segala keputusan yang ada telah dikaji dengan cermat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian," seperti dikutip dari surat Corporate Communications Department itu.

Dengan adanya surat tersebut Allianz berharap kerjasama yang ada saat ini dapar terus berlangsung sampai masa mendatang dengan semangat dan komitmen yang kuat untuk memenuhi kepercayaan nasabah. "Kami akan terus menginformasikan perkembangan terkait hal ini."

FRISKI RIANA






Mendag Sita Produk Impor Susu Hingga Keju Tak Berizin Senilai Rp 120,5 Miliar

14 September 2022

Mendag Sita Produk Impor Susu Hingga Keju Tak Berizin Senilai Rp 120,5 Miliar

Zulkifli Hasan menyita produk hewan olahan asal impor, seperti susu skim bubuk, keju, whey protein, dan sejenisnya, sebanyak 2.735,3 ton dengan nilai sekitar Rp 120,5 miliar.


Pakar Forensik Entomologi Sebut Serangga Bisa Jadi Alat Investigasi Kasus Kriminal

12 September 2022

Pakar Forensik Entomologi Sebut Serangga Bisa Jadi Alat Investigasi Kasus Kriminal

Pakar Forensik Entomologi dari University of Florida Jason H. Byrd mengatakan serangga dapat memberikan informasi pengungkapan masalah hukum.


Perlunya Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Kasus Hukum

24 Agustus 2022

Perlunya Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Kasus Hukum

Psikolog mengatakan anak yang terlibat kasus hukum perlu dilindungi karena secara psikologis masih rentan dan belum matang.


3 Strategi Utama OJK Tingkatkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

3 Agustus 2022

3 Strategi Utama OJK Tingkatkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi berpendapat edukasi merupakan hal dasar untuk melindungi konsumen.


Samsung Australia Didenda Rp 144 Miliar Sebab Iklan Anti Air Menyesatkan

25 Juni 2022

Samsung Australia Didenda Rp 144 Miliar Sebab Iklan Anti Air Menyesatkan

Iklan Samsung Australia mempromosikan ponsel Galaxy dengan menampilkan orang-orang yang menggunakan ponsel mereka di kolam renang dan air laut.


Per April 2022, Investor Ritel di Pasar Modal Naik jadi 8,62 Juta

27 Mei 2022

Per April 2022, Investor Ritel di Pasar Modal Naik jadi 8,62 Juta

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan, per akhir April 2022, tercatat jumlah investor ritel di pasar modal telah mencapai 8,62 juta.


OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen

19 Mei 2022

OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen

OJK menerbitkan aturan baru perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sebagai respons terhadap dinamika perubahan.


Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas Elpiji 3 Kg, Ribuan Tabung Disita

13 April 2022

Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas Elpiji 3 Kg, Ribuan Tabung Disita

Modus penyalahgunaan gas elpiji 3 kilogram yaitu memindahkan gas 3 kilogram ke ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram dengan cara disuntikkan.


Anggota Komisi VI Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Minyak Goreng Palsu

18 Februari 2022

Anggota Komisi VI Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Minyak Goreng Palsu

Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi meminta kepolisian mengusut tuntas kasus peredaran dan penjualan minyak goreng palsu.


Bamsoet Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

9 Februari 2022

Bamsoet Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

Keberadaan UU itu belum mengakomodasi perlindungan konsumen terhadap berbagai dampak yang dihasilkan oleh pesatnya teknologi digital.