TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sebuah simposium di Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), di Wina, Austria, mengungkapkan alasannya menenggelamkan puluhan kapal pencuri ikan lintas-negara yang tertangkap di Indonesia.
Baca juga: Menteri Susi Ungkap Modus Baru Illegal Fishing
Susi mengatakan kejahatan industri perikanan lintas batas dan terorganisir telah melemahkan hukum dan kedaulatan negara. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pangan, tetapi juga ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia.
“Kita harus mengingat bahwa kedaulatan wajib diperjuangkan dan dipertahankan. Kita semua harus menemukan solusi atas keterbatasan yang kadang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Susi dalam pembukaan The 3rd International Symposium on Fisheries Crime di UNODC, Selasa, 26 September 2017.
Dalam siaran pers Kementerian Kelautan itu disebutkan, Susi mengambil contoh FV Viking, kapal pencuri ikan yang diledakkan di Pangandaran, Jawa Barat. Kapal ini memiliki 25 bendera sehingga dapat berganti bendera setiap saat. Mereka juga memalsukan dokumen registrasi dan perizinan.
“FV Viking adalah salah satu contoh praktik penangkapan ikan ilegal dan melanggar kedaulatan suatu negara,” kata dia.
Menurut Susi, kejahatan perikanan sudah terjadi mulai dari perencanaan penangkapan ikan. Hal ini berkaitan dengan asuransi, kepemilikan kapal, perizinan kapal, hingga korupsi dalam perolehan izin serta pemalsuan dokumen.
Selain itu beberapa kapal juga telah melakukan penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan orang, dan perdagangan obatan-obatan terlarang. Kejahatan ini juga seringkali melibatkan banyak pihak yang berdomisili di berbagai negara.
“Kita harus mengingat bahwa kedaulatan wajib diperjuangkan dan dipertahankan. Kita semua harus menemukan solusi atas keterbatasan yang kadang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Susi.
Sejak beberapa tahun belakangan, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berbagai usaha dilakukan KKP untuk meningkatkan kesadaran negara-negara akan bahaya IUU Fishing yang seringkali diikuti dengan kejahatan industri perikanan yang bersifat lintas batas dan terorganisir (transnational organized crime).
Dalam simposium tersebut, selain Susi Pudjiastuti turut hadir Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg, Sekretaris Jenderal Dewan Menteri Norwegia Dagfinn Hoybraten. Selain itu juga turut hadir Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap Republik Ekuador Ana Katuska Drouet.
ALFAN HILMI
