Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jabar Terus Tingkatkan Sertifikasi Tanah

image-gnews
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai menjadi Pembina Upacara Hari Agraria Nasional Tahun 2017 dan Pencanangan Pekan Olahraga di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Bandung,  Senin, 25 September 2017.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai menjadi Pembina Upacara Hari Agraria Nasional Tahun 2017 dan Pencanangan Pekan Olahraga di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin, 25 September 2017.
Iklan

INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar  mengatakan, pihkanya  akan  terus meningkatkan jumlah sertifikasi tanah setiap tahun.  Hingga saat ini, dari sekitar 19 jua bidang tanah di Jabar, baru 7 juta bidang atau sekitar 30 persen yang  bersertifikat.

“Kalau tahun ini 800 ribu, tahun depan harus bertambah menjadi 1 juta bidang tanah. Tahun 2019  harus lebih besar lagi target sertifikasinya,” ujar Deddy Mizwar usai menjadi Pembina Upacara Hari Agraria Nasional Tahun 2017 dan Pencanangan Pekan Olahraga di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Bandung,  Senin, 25 September 2017.

Baca Juga:

Wagub berjanji akan mendukung kebutuhan BPN terkait program sertifikasi tanah. ‘’ Saya kira ini (sertifikasi tanah) adalah kepastian hukum di samping ada keuntungan ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh para pemilik tanah,” kata Demiz, sapaan akrab Wagub.

Demiz  juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat  agar  membantu kerja Kantor ATR/BPN untuk mendorong sertifikasi tanah di wilayahnya masing-masing. “Sehingga  nanti akan terhindar konflik perselisihan yang tidak perlu,’’ ujar dia.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Demiz,  Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A Djalil menuturkan, konflik pertanahan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan modern terkendala oleh terbatasnya jumlah tanah yang sudah terdaftar dan bersertifikat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian ATR/BPN dibentuk guna menyatukan fungsi tata ruang dan pertanahan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.  Untuk itu, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah fokus pada Program Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat.

“Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan demi kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dalam bidang pertanahan dalam rangka mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar  Sofyan Djalil.

Menurut Sofyan Djalil, sampai dengan akhir 2016, baru sekitar 45 persen jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia. Kementerian ATR/BPN  akan menyelesaikan pemetaan, registrasi, dan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia hingga 2025.

Dalam upacara ini, Wagub mewakili Presiden Joko Widodo  memberikan  Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 73 PNS yang telah  mengabdi  10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun di lingkungan  ATR/BPN Jawa Barat. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

17 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.