Alasan Darmin Nasution Tunda Lelang Gula Rafinasi

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani (kiri) disela-sela mengikuti Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juli 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta – Pro dan kontra aturan lelang gula rafinasi mengharuskan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution turun tangan. Menteri Darmin menegaskan pemerintah menunda aturan lelang gula rafinasi, yang rencananya dimulai 1 Oktober 2017. “Perlu dikaji ulang,” ujar Darmin di Jakarta.

Keputusan diambil setelah Darmin memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Jumat pagi, 21 September 2017. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. Ditemui seusai rapat, Enggartiasto menolak memberi penjelasan. “Akan diumumkan lagi,” kata Enggar.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menerbitkan Peraturan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang dimulai pada 1 Oktober. Kementerian menunjuk PT Pusat Komoditas Jakarta (PKJ), perusahaan swasta yang diduga kuat terafiliasi dengan kelompok Artha Graha, sebagai penyelenggara lelang. Perusahaan itu diperkirakan akan meraup ratusan miliar rupiah per tahun.

Baca: Jejak Artha Graha di Perusahaan Pengendali Gula Rafinasi

Darmin menilai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2017 itu belum kuat. Diterbitkan Maret lalu, peraturan Kementerian Perdagangan ini disusun dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang dalam Pengawasan. Pasal 3 Keppres menyatakan, Kementerian Perdagangan berhak melaksanakan teknis pengawasan perdagangan komoditas gula. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur pengawasan dan teknis perdagangan komoditas mengharuskan terbitnya peraturan presiden lebih dulu.

Peraturan Menteri Enggartiasto itu juga dipersoalkan Kementerian Perindustrian. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Gati Wibawaningsih, mengatakan kebijakan itu berpotensi mengganggu industri dalam negeri, khususnya di bidang makanan dan minuman. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, para pengusaha juga khawatir ihwal skema lelang.

Baca: Mulai 1 Oktober Gula Rafinasi Dibeli Melalui Lelang

Wakil Ketua Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat, Inas Nashrullah Zubir, menilai sejak awal Kementerian Perdagangan terkesan memaksakan kebijakan ini. Dalam rapat kerja Komisi Perdagangan DPR dengan Kementerian Perdagangan, menurut Inas, pemerintah tak bisa memberikan data ihwal neraca impor gula yang sesungguhnya. “Perlu kami cocokkan dengan rekomendasi Kementerian Perindustrian terlebih dulu,” kata dia.

Juru bicara forum lintas asosiasi industri pengguna gula rafinasi, Dwiatmoko Setiono, mengaku belum mengetahui keputusan penundaan lelang. “Tujuan kami bukan menunda, melainkan membatalkan peraturan Menteri Perdagangan tersebut,” ujarnya, kemarin.

Dwi mengatakan bahwa sistem lelang bakal menambah beban industri pengguna gula rafinasi. Sebab, ada pihak ketiga dalam mekanisme perdagangan gula. “Pasti ada biaya tambahan. Kalaupun biaya itu dikenakan kepada produsen, ujung-ujungnya beban akan dibebankan kepada konsumen,” ujarnya.

Alasan penundaan dijelaskan Menteri Darmin kepada wartawan seusai memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasno.

Benarkah lelang gula rafinasi akan ditunda? ?
Iya betul, harus di-review lagi.

Mengapa? Apakah karena banyak protes?
Salah satu masalahnya ada pada legal standing-nya. Harus dibenerin dulu supaya nanti tidak ada ribut-ribut.

Legal standing yang seperti apa?
Menurut undang-undangnya kan perlu ada persetujuan presiden. Di aturan lelang gula rafinasi, ini belum ada.

Jadi, perlu peraturan pemerintah?
Iya, tapi bukan PP, keputusan presiden atau peraturan presiden.

Sampai kapan review akan dilakukan?
Kalau itu, biar Pak Mendag saja yang mengumumkannya.

ANDI IBNU | RETNO SULISTYOWATI






Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

22 jam lalu

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di Kedubes AS, RI Akan Impor Gula Hampir 1 Juta Ton

46 hari lalu

Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di Kedubes AS, RI Akan Impor Gula Hampir 1 Juta Ton

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 23 Desember 2022 dimulai dengan lowongan kerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat.


Mendag: Tahun Depan RI Akan Impor Gula Kristal Putih Hampir 1 Juta Ton

46 hari lalu

Mendag: Tahun Depan RI Akan Impor Gula Kristal Putih Hampir 1 Juta Ton

Pemerintah memutuskan mengimpor gula usai melakukan rapat terbatas atau ratas bersama kementerian dan lembaga terkait.


Mengapa Gula Langka

48 hari lalu

Mengapa Gula Langka

Gula rafinasi langka. Kelangkaan gula untuk kebutuhan industri ini membuat produsen makanan dan minuman kekurangan bahan baku.


Jejak Sambo di Kalimantan Timur

51 hari lalu

Jejak Sambo di Kalimantan Timur

Agar perilakunya tak terbongkar, Ismail mengaku menyuap polisi daerah hingga para jenderal petinggi Mabes Polri di Jakarta. Sambo terlibat?


UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya Impor Gula

29 Oktober 2022

UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya Impor Gula

Impor gula kerap dilakukan saat kondisi konsumsi dalam negeri sedang rendah sehingga cita swasembada tak kunjung tercapai.


Surplus Besar, Petani Pertanyakan Rencana Pemerintah Impor Gula Konsumsi 500 Ribu Ton

28 Oktober 2022

Surplus Besar, Petani Pertanyakan Rencana Pemerintah Impor Gula Konsumsi 500 Ribu Ton

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikun, mempertanyakan rekomendasi impor gula konsumsi sebanyak 500.000 ton.


Erick Thohir Berharap Revitalisasi Industri Gula Penuhi Kebutuhan Nasional Jangka Panjang

10 Oktober 2022

Erick Thohir Berharap Revitalisasi Industri Gula Penuhi Kebutuhan Nasional Jangka Panjang

Erick Thohir mengungkapkan revitalisasi industri gula dapat memenuhi kebutuhan gula nasional.


Lebih dari 50 Persen Pasokan Gula RI Masih Tergantung Impor

4 Agustus 2022

Lebih dari 50 Persen Pasokan Gula RI Masih Tergantung Impor

Badan Pangan Nasional mencatat kebutuhan total gula secara nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun.