TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah meminta Beyond Petroleum (BP) segera memberi laporan mengenai kebocoran pipa gas di Madura. Saya minta secepatnya, apa yang sebenarnya terjadi,kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Rabu (15/1). Seperti diketahui, sepekan yang lalu terjadi kebocoran pipa gas di Madura yang dikelola oleh BP. Kebocoran gas ini mempengaruhi pasokan gas ke Jawa Timur. Beberapa industri yang menggantungkan diri kepada pasokan gas dari BP ini ikut terkena imbasnya. Padahal, di Jawa Timur sedang terjadi krisis gas. Purnomo menjelaskan saat ini, pemerintah sudah mengirim tim survey untuk meneliti kasus kebocoran pipa gas ini. Meskipun demikian, Purnomo mengaku dirinya belum mendapat laporan mengenai kebocoran ini. Dia juga menyebutkan, kontrak-kontrak dengan Kontraktor Production Sharing di masa mendatang harus diperbaiki agar mengarah kepada keberpihakan konsumen. Dalam kontrak dengan BP sendiri, pemerintah menanggung biaya kerusakan pada fasilitas KPS. Menurut Purnomo, kontrak dengan BP dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu dimana pemerintah sangat membutuhkan gas. Padahal, produksi gas hanya dihasilkan di lapangan Pagerungan yang digarap oleh BP. Purnomo berharap jika pemerintah mempunyai posisi tawar yang kuat, kontrak-kontrak bisa dipengaruhi untuk lebih menguntungkan pemerintah. Sementara itu, Direktur Jenderal MIGAS Iin Arifin Takhyan mengatakan kontrak BP perlu diperpanjang. Tapi, BP bisa berpartner dengan siapa saja, kata dia. Hal ini disebabkan oleh komitmen BP yang menyanggupi memenuhi kebutuhan gas yang besar di Jawa Timur. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim menuding BP tidak punya itikad baik terhadap konsumen gas di Jawa Timur. Baihaki meminta seandainya kontrak BP berakhir, kontrak itu kemudian diserahkan kepada perusahaan nasional. Perusahaan minyak raksasa sekelas BP masih bermasalah, kenapa tidak diberikan kepada perusahaan minyak nasional, kata Baihaki usai meninjau Operasi Pasar di Jakarta Utara, Selasa kemarin. Dia menilai, BP hanya mempertimbangkan masalah ekonomi dan mengesampingkan ketulusan komitmen kepada konsumen gas di Jatim. Dia membandingkan sikap BP dengan EXXON MOBIL di Arun, Aceh. Dalam pandanagn dia, EXXON mempunyai komitmen dengan memberikan perawatan dan pelayanan meskipun Aceh merupakan daerah konflik. Terhadap kontrak BP dia menilai kontrak tersebut tidak fair karena tidak ada sanksi kepada produsen jika terjadi masalah. Kita tidak mau kecolongan lagi, kata Baihaki. Multazam --- TNR