Menteri Amran Sebutkan Cara Cegah Musim Panceklik  

Reporter

Editor

Sabtu, 16 September 2017 13:10 WIB

Petani membajak sawahnya yang mengalami kekeringan di Persawahan Samata Gowa, Sulawesi Selatan, 12 September 2017. Sebagian besar petani di daerah tersebut terpaksa menjadikan sawahnya menjadi kebun sayur akibat rendahnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir serta minimnya irigasi di daerah tersebut. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin tahun ini Indonesia, memasuki November sampai Januari 2018, tidak mengalami musim paceklik ataupun musim kekurangan bahan makanan. Untuk mencegah musim paceklik di Indonesia, petani harus menambah luas tanam hingga 1 juta hektare. Jika hanya mencapai 500 ribu hektare, musim paceklik sudah tentu akan terjadi.

"Setelah kami evaluasi, rata-rata satu juta tanam, dari yang dulu hanya 500 ribu hektare. Jadi kami yakin tiga bulan ke depan aman-aman saja. Tidak ada paceklik," kata Amran di kantor Kementerian Pertanian, Jumat, 15 September 2017.

Bahan: Musim Paceklik, Nelayan Kupang Alih Profesi

Amran menegaskan Kementerian Pertanian sudah mengevaluasi bahwa luas tanam, terutama pada masa tanam kritis Juli-Agustus-September. Hasil evaluasi menyebutkan pada saat itu luas tanam sudah mencapai 1 juta hektare sehingga diyakini stok pangan aman dan tidak terjadi paceklik. Ia pun yakin Indonesia bisa melewati akhir tahun tanpa paceklik sama seperti yang terjadi pada 2016.

Amran mengimbau semua sektor pertanian berorientasi pada masa kritis untuk menanam tanaman pangan yang hanya tersisa hingga dua pekan mendatang hingga akhir September. Langkah itu diambil sebagai strategi menyiasati paceklik.

Selain itu, Amran optimistis kekeringan di sebagian wilayah Jawa Barat dapat teratasi dengan berfungsinya Waduk Jatigede. Ia meyakini persiapan menyiasati kekeringan selama tiga tahun dapat berkurang melalui irigasi, penyediaan embung, dan normalisasi waduk.

Berdasarkan laporan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) periode Januari-Agustus 2017, luas kekeringan tahun 2017 sebanyak 56.334 hektare dan puso 18.516 hektare.

Sebelumnya Perum Bulog menyatakan bakal terus memantau kekeringan dan serangan hama di daerah lumbung padi. Bulog berharap masalah itu tak sampai mengganggu pasokan beras nasional.

Perusahaan negara penyangga bahan pokok itu terus berupaya menyerap beras, antara lain dari petani, dan saat ini telah terkumpul 1,8 juta ton beras. "Beberapa daerah masih panen, rata-rata serapan harian Bulog 10 ribu ton," kata Direktur Pengadaan Bulog Tri Wahyudi, Kamis lalu. Sejauh ini Bulog belum berencana melakukan impor.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menjelaskan, jaringan Bulog di seluruh Indonesia berusaha mempertahankan kuantitas serapan. "Awal tahun nanti stok pengamanan akan kami tingkatkan 4 persen," tuturnya. Dengan begitu, musim panceklik diyakini bisa dicegah.

ANTARA | GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Saksi Ungkap Syahrul Yasin Limpo Bayar Lukisan Sujiwo Tejo Seharga Rp 200 Juta Pakai Uang Vendor Kementan

1 hari lalu

Saksi Ungkap Syahrul Yasin Limpo Bayar Lukisan Sujiwo Tejo Seharga Rp 200 Juta Pakai Uang Vendor Kementan

Saksi menyatakan diminta mengirim Rp 200 juta saat itu juga untuk pembayaran lukisan dari budayawan Sujiwo Tejo yang dibeli oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

3 hari lalu

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

Penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton telah mendapat persetujuan dari presiden.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

5 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

5 hari lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

5 hari lalu

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

Penggunaan uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) terungkap di pengadilan. Mayoritas digunakan untuk kepentingan keluarga. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

7 hari lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

8 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

13 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

14 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

15 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya