TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

Penghargaan itu diberikan kepada instansi yang selama lima tahun berturut-turut mendapat WTP. Mereka adalah Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Baca: Jokowi Sebut Laporan Keuangan Pemerintah Masih Ruwet

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pun berbagi kiat ihwal keberhasilan itu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan ada empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran agar berjalan efektif. Keempatnya ialah perencanaan, transparansi, fokus, dan hasil yang bisa diukur.

"Kalau outcome-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan, kami coret langsung," kata Ahmad Heryawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

Tidak hanya itu, selaku pemimpin, gubernur yang akrab disapa Aher tersebut juga tak segan menjadi tukang jegal. Ia tidak segan menghapus program bawahannya yang tidak jelas tujuan dan sasarannya. "Saya langsung jadi tukang jegal," ucap Aher.

Dari aspek kemampuan sumber daya, Aher menempatkan akuntan di semua perangkat daerah. Ia mengatakan, dari 180 formasi penerimaan pegawai Pemprov Jawa Barat, 80 di antaranya merupakan akuntan. Namun ternyata yang diizinkan diserap hanya 40 akuntan. "Sebanyak 40 (pegawai) juga sudah bagus. Biasanya kan tiga orang," tuturnya.

Para akuntan itu, kata dia, langsung disebar ke perangkat-perangkat daerah. Rupanya kebijakan itu membuahkan hasil yang signifikan. Menurut Aher, tidak saja aspek perencanaan dan pelaksanaan yang menjadi lebih baik, tapi juga pelaporannya. Berkat penambahan akuntan itulah, ucap Aher, Pemprov Jawa Barat mendapat opini WTP selama enam tahun berturut-turut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluhkan laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah masih ruwet dan berbelit-belit. Keruwetan itu membuat kerja dan waktu aparat sipil negara tersita hanya untuk membuat laporan keuangan program atau kegiatan.

Jokowi menyatakan laporan keuangan semestinya dibuat sederhana. Tapi nyatanya, ketika dikerjakan di level terbawah, itu menjadi rumit. Sebagai mantan wali kota dan gubernur, Jokowi tahu betul kepala dinas, bahkan kepala sekolah, disibukkan oleh pembuatan laporan keuangan. "Buat dua atau tiga laporan saja. Yang penting gampang dicek, diikuti, dan hasilnya jelas," kata Presiden Jokowi di Istana.

ADITYA BUDIMAN