TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan memberikan alasan pemerintah tetap melakukan reklamasi di Teluk Jakarta. Deputi Bidang Infrasturktur Kementerian Maritim Ridwan Djamaludin mengatakan ada empat aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan reklamasi di Pulau G.

"Pertama aspek legalnya. Sebenarnya, topiknya bukan rekmalasi tapi NCICD (National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut)," kata Ridwan di Gedung Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.

Baca: Ditantang Amien Rais, Luhut Buka Data Reklamasi Setelah Lebaran

Menurut Ridwan, proyek NCICD perlu dibangun untuk melindungi Jakarta dari penurunan tanah, abrasi dan lainya. Kedua, pembangunan tanggul untuk antisipasi bencana ekologis seperti kekurangan air bersih. "Itu yang kami kurangi," kata dia.

Ketiga, kata Ridwan, pemerintah telah menyiapkan produktifitas lahan yang ada. Dan hal terakhir untuk melanjutkan reklamasi adalah aspek hukumnya. Sebelumnya, kata diam reklamasi Pulau C dan D, memang sempat mempunyai masalah hukum. Namun, masalah tersebut telah diselesaikan.

Selain itu, untuk pembangunan Pulau G, juga demikian. Ridwan mengatakan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah menyatakan tidak bermasalah. "Tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat (untuk mencabut sanksi penghentian sementara pembangunan pulau reklamasi) ," ujarnya.

Ridwan menambahkan isu permasalahan yang selama ini berkembang terkait reklamasi sebenarnya telah selesai. Menurut dia, tinggal menunggu keputusan bersama kementerian untuk melanjutkan pembangunan pulau reklamasi. "Perintah rapat terbatas adalah mengintegrasikan NCICD dan rekmalasi. Jadi, tidak melihat itu secara terpisah, tetapi terpadukan," ujarnya.

Ridwan menuturkan pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membangun tanggul di pesisir Jakarta. Bahkan, angkanya ditaksir mencapai Rp 131 triliun untuk membangun tanggul besar.

Pemerintah, kata dia, sulit menyediakan anggaran sebesar itu. Sehingga dibutuhkan bantuan dari pihak luar untuk membantu membangun tanggul di pesisir Jakarta. "Kalau disediakan anggaran tersebut untuk membangun tanggul dari APBN seluruhnya, wilayah lain bisa iri," kata dia.

IMAM HAMDI