Penyebab Petani Mataram Enggan Terima Bantuan Mesin Pemerintah

Reporter

Editor

Rabu, 13 September 2017 19:28 WIB

Petani merontokan bulir padi dengan mesin huller saat panen raya di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 27 September 2015. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Mataram - Petani di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, enggan menerima tiga unit mesin panen padi dengan ukuran besar yang merupakan bantuan dari pemerintah. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli, di Mataram, Rabu, mengatakan, sebanyak tiga unit mesin panen padi atau combine harvester yang berukuran besar itu telah ditawarkan kepada beberapa kelompok tani, tapi hingga kini belum ada yang mau.

"Tiga unit mesin panen padi itu merupakan bantuan dari pemerintah awal tahun 2017, tapi sampai hari ini belum ada petani yang mau diberikan bantuan tersebut," katanya di Mataram, Rabu 13 September 2017.

Simak: Asuransi Usaha Tani Padi Belum Maksimal

Menurutnya, belum adanya petani yang menginginkan bantuan mesin panen padi karena ukurannya sangat besar hampir sebesar mobil panser. Petani atau bahkan kelompok tani masih enggan menerima bantuan itu mengingat biaya operasionalnya juga pasti besar.

Di samping, alasan petani enggan menerima bantuan tersebut karena kondisi lahan pertanian di Kota Mataram kecil-kecil, sehingga jika menggunakan mesin panen padi berukuran besar itu dapat merusak pematang sawah mereka.

"Untuk itulah, hari ini kami akan menggelar rapat terkait untuk membahas tiga bantuan mesin panen padi tersebut, agar dapat dimanfaatkan," katanya.

Menyinggung tentang siapa yang mengusulkan bantuan tersebut, Mutawalli mengatakan, setiap tahun pihaknya memang mengusulkan berbagai peralatan kebutuhan pertanian untuk meningkatkan produksi.

Namun, bantuan yang diusulkan adalah mesin panen padi ukuran kecil dan medium. Untuk bantuan mesin panen padi kecil dan medium sudah diterima dan telah didistribusikan awal tahun 2017.

"Petani kota memang lebih memilih menggunakan mesin panen padi berukuran kecil dan medium sehingga jika ada bantuan menjadi rebutan," ujarnya.

Sementara, untuk tiga unit bantuan mesin panen padi ukuran besar ini diberikan karena kemungkinan pengadaan di pemerintah banyak, dan diberikanlah kepada daerah yang berminat.

Oleh karena itu, setelah sekian lama menunggu, Distan akhirnya akan menerapkan kebijakan bahwa tiga unit mesin panen padi berukuran besar itu dikelola oleh Dinas Pertanian.

Artinya, apabila ke depan ada petani yang membutuhkan alat tersebut, mereka bisa mengajukan pinjaman ke Distan dengan konsekwensi menanggung biaya operasional termasuk biaya angkut ke lokasi sawah petani.

"Kebijakan itu kami ambil dengan pertimbangan, khawatir juga apabila bantuan itu diserahkan sepenuhnya ke petani karena belum tentu petani bisa merawat kendaraan tersebut," kata Mutawalli yang tidak tahu persis harga mesin panen padi berukuran besar itu.

Lebih jauh Mutawalli mengatakan, penggunaan mesin panen padi di Kota Mataram dinilai petani lebih efektif dan efisien, karena petani selama ini kesulitan untuk mencari buruh saat panen. "Kalaupun ada, buruhnya pasti dari luar Kota Mataram dan biayanya cukup mahal," ujarnya.


ANTARA

Berita terkait

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

3 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

5 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

5 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

6 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

6 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

10 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

26 hari lalu

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

30 hari lalu

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

30 hari lalu

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

30 hari lalu

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.

Baca Selengkapnya