TEMPO.CO, Jakarta -Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, mengatakan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Musababnya, Kementerian ESDM menyatakan kebijakan mempertahankan tarif listrik, harga bahan bakar minyak, serta gas elpiji bersubsidi pada tahun depan sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

“Efisiensi harus dilakukan bahkan supaya tarif bukan hanya tetap, tapi juga turun dari tahun ke tahun,” ujar Dadan kepada Tempo, kutip dari Koran Tempo edisi Rabu 23 Agustus 2017.

Simak: BPK Setor Laporan Kerugian Negara Dua Kasus Pertamina

Sebelumnya, Menteri Energi Ignasius Jonan sudah menetapkan tarif dasar listrik tidak berubah hingga akhir tahun. Sementara itu, harga BBM jenis pelayanan masyarakat, yaitu Premium dan solar, bertahan hingga September mendatang.

Dia membenarkan kebijakan mempertahankan harga saat ini pasti berimbas terhadap utang Pertamina. Seperti pada tahun lalu, Pertamina meminjam duit dari Tentara Nasional Indonesia sebesar Rp 34 triliun. Jonan berjanji utang tersebut pasti dilunasi oleh pemerintah.

Untuk PLN, Jonan memerintahkan perusahaan menurunkan biaya pokok produksi tenaga listrik. Dia menaksir tren ongkos menyalakan setrum saat ini terus menurun lantaran biaya produksi ditekan. Contohnya berasal dari penurunan biaya pokok produksi (BPP) rata-rata nasional dari Rp 998 per kilowatt jam (kWh) pada 2015 lalu menjadi Rp 983 per kWh pada 2016.

Efisiensi, kata Jonan, bisa ditempuh dengan pengadaan material utama pembangkit listrik, transmisi, dan gardu induk dengan harga yang wajar. PLN juga harus menekan harga pembelian listrik dari pengembang swasta. “Jadi, PLN dan Kementerian ESDM akan review semua investasinya,” tutur Jonan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis, sekalipun harga tetap, subsidi energi tidak akan jebol. Ini lantaran tahun depan subsidi tertutup gas elpiji bisa dimulai. Dengan begitu, semua subsidi energi akan menyasar langsung ke rumah tangga. Kebijakan ini sudah diterapkan pertama kali untuk BBM pada 2014 dan tarif dasar listrik pada awal tahun lalu.

Berdasarkan naskah RAPBN 2018, alokasi subsidi energi mencapai Rp 103,4 triliun. Bantuan terdiri atas subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 51,1 triliun dan subsidi listrik Rp 52,2 triliun. “Ini asumsi sangat eksplisit. Tidak ada kenaikan harga BBM, LPG, dan tarif listrik pada 2018,” ujar Sri Mulyani.

Juru bicara PLN, I Made Suprateka, mengatakan pengurangan tarif listrik adalah fokus perusahaan tahun depan. Dalam rangka menekan biaya, PLN berencana menghemat biaya perolehan bahan bakar dengan mengakuisisi tambang-tambang batu bara. Targetnya, detail pencaplokan tambang bisa rampung tahun ini. Rencana lainnya adalah renegosiasi kontrak penjualan batu bara dan perjanjian jual-beli gas. Perusahaan menginginkan harga perolehan didasari biaya produksi dan margin yang wajar, bukan harga pasar.

Sementara itu, Pertamina berjanji bakal menekan ongkos produksi supaya biaya pengadaan BBM dan gas elpiji bisa ditekan. “Pertamina sebagai badan usaha yang menyalurkan BBM PSO (public service obligation) sudah diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan kami mengikuti itu,” ujar Vice President Fuel Marketing and Retail Pertamina, Jumali.

ROBBY IRFANY | ANGELINA ANJAR