Diskon di pusat perbelanjaan. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menilai pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong daya beli masyarakat. Dia mengatakan insentif bisa meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali berbelanja.
Rosan mengatakan pelemahan daya beli bukan karena masyarakat yang tidak memiliki uang. "Mereka hanya tidak spending," ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017, dalam simposium bertema “Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa”, yang digelar Dewan Pengurus Pusat Taruna Merah Putih, onderbouw Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Buktinya, terdapat kenaikan deposito yang signifikan di perbankan. Rosan mengatakan deposito yang naik pun justru berjangka 3-6 bulan, bukan lagi yang satu bulan. Masyarakat diprediksi semakin lama menyimpan dananya di bank.
Dia mengatakan penurunan daya beli juga disebabkan oleh faktor lain, seperti perkembangan layanan online. Namun dia menilai faktor tersebut tak terlalu signifikan. Faktor lain adalah tensi politik yang tinggi, beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak terorganisasi dengan baik untuk menjaga pertumbuhan, serta iklim pebisnis.
Rosan mengatakan insentif dari pemerintah bisa mendorong masyarakat membelanjakan uangnya. Salah satu contoh yang dia usulkan adalah pembebasan pajak sementara. "Misalnya, orang belanja tidak dikenakan PPN dulu selama dua minggu. Saya yakin orang bakal belanja lagi," ujarnya.
Menurut Rosan, upaya tersebut bukan hal baru. Thailand telah menerapkan skema tersebut saat daya beli turun. "Jadi perlu relaksasi dan tidak perlu panjang-panjang. Kadang-kadang untuk mengembalikan confidence saja lagi."
Rosan memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di angka 5 persen. Paling optimistis, angkanya mencapai 5,1 persen.
