TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah ingin mengurangi defisit rumah (backlog) yang saat ini berada di posisi 11,4 juta unit. Presiden Jokowi mengatakan angka backlog itu amat besar dan harus ditekan. "Kekurangan rumah masih sangat besar. Ini harus dikejar dengan kecepatan pembangunan," kata Jokowi di Pameran Indonesia Properti Expo, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2017.

Baca: Saksi Kunci Korupsi E-KTP Meninggal di Amerika Serikat

Jokowi menyatakan bentuk keseriusan pemerintah mengurangi angka backlog salah satunya dengan mengucurkan subsidi sebesar Rp 74 triliun untuk belanja perumahan selama 2015-2019. Selain itu ada juga Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar tujuh persen. "Mestinya pergerakan properti akan kencang," kata dia.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai bantuan pemerintah tidak saja cukup. Pemerintah daerah diminta ikut membantu program perumahan rakyat. Caranya, kata Jokowi, ialah dengan memangkas peraturan atau izin yang menyulitkan pengembang properti. "Ini klasik dan sering bikin jengkel pengembang. Ini (Perda menghambat) harus dihilangkan," tutur Jokowi.

Baca juga: Tari Perut di Peluncuran Buku Anwar Nasution, Ini Reaksi Menteri

Di level pusat, berbagai aturan yang dianggap mempersulit gerak investor sudah dipangkas. Jokowi menyatakan di Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 deregulasi terhadap aturan di sektor properti sudah mencapai 50 persen. Ia meminta langkah deregulasi diikuti juga oleh pemerintah daerah.

Usai memberikan sambutan di pembukaan pameran, Presiden Jokowi mengunjungi stand-stand pengembang. Dari pengamatannya, para pengunjung banyak mendatangi stand yang menawarkan perumahan subsidi. "Cicilannya per bulan rata-rata Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu. Ini sangat terjangkau sekali," kata Jokowi.

ADITYA BUDIMAN