Kolong jembatan Manggarai yang ditinggali 3 keluarga di Manggarai, Jakarta, 6 September 2014. Menurut data Badan Pusat Statistik dalam 3 tahun penurunan tingkat kemiskinan 11,25 persen yakni mencapai 28,28 juta jiwa. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyebut masalah kemiskinan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya kepemilikan aset produktif.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta tidak dapat meningkatkan pendapatannya.
"Keluarga juga tidak dapat berinvestasi yang cukup terhadap anak-anak mereka," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Agustus 2017.
Bambang menambahkan, masalah ketimpangan perlu diselesaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal dan melibatkan komunitas setempat. "Pendekatan one size fits all tidak lagi relevan untuk diterapkan karena persoalannya (ketimpangan) semakin kompleks.”
Karena itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan, seperti pemberian kredit usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pertanian dan perikanan. Pemerintah juga melakukan penguatan industri berbasis rakyat di sektor strategis. Salah satunya dalam pengembangan destinasi wisata.
Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) mengadakan Indonesia Development Forum (IDF) untuk pertama kalinya pada 9-10 Agustus 2017 di Jakarta. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengurangi masalah ketimpangan.
Bambang berharap, Indonesia Development Forum dapat membantu upaya pemerintah memerangi ketimpangan serta kemiskinan dan melakukan pertumbuhan yang lebih baik. “Semakin ditajamkan melalui rekomendasi kebijakan yang diharapkan lahir atas masukan dari berbagai sudut pandang pembangunan," tuturnya.
