TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan kepatuhan pajak masyarakat masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari rasio pajak yang berada di bawah negara-negara lain di ASEAN.
"Lebih rendah daripada negara-negara seperti Malaysia dan Singapura," kata Hestu saat ditemui di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.
Hestu menuturkan rasio pajak Indonesia berada pada kisaran 10,3 persen. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang berada di atas 13 persen. "Ini tak bagus bagi perekonomian untuk membangun negara ini."
Hestu mengungkapkan, rasio pajak menjadi dasar melakukan reformasi pajak dengan tujuan utama meningkatkan rasio pajak hingga 15-16 persen. Ia merasa ini tentu tantangan bagi pihaknya dan memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain, seperti pengusaha.
Menurut Hestu, ada banyak hal yang akan dilakukan untuk menuju rasio pajak 16 persen. Sebut saja reformasi organisasi di Ditjen Pajak dan di sektor sumber daya manusianya. "Basis data IT kami dan regulasi diadakan perbaikan."
Lalu, ada instrumen lain yang mendukung target tersebut, seperti amnesti pajak, di mana sudah ada pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini. Selain itu, ada Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Keuangan.
Hestu berujar hal ini akan menjadi instrumen yang bagus untuk meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak secara sukarela. "Perpu itu akan menjadi instrumen yang bagus bagi Ditjen Pajak atau pemerintah untuk mendorong kepatuhan sukarela."
DIKO OKTARA
Berita terkait
Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?
7 jam lalu
Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun
1 hari lalu
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.
Baca Selengkapnya10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?
1 hari lalu
Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani
3 hari lalu
Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaJadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai
3 hari lalu
Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?
Baca SelengkapnyaZulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri
3 hari lalu
Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.
Baca SelengkapnyaSegini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI
4 hari lalu
Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
4 hari lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca SelengkapnyaViral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..
5 hari lalu
Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?
Baca SelengkapnyaAkhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
6 hari lalu
Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.
Baca Selengkapnya