PMN ke Djakarta Llyod untuk Konversi Utang Rp 379 Miliar  

Reporter

Editor

Sugiharto

Kamis, 20 Juli 2017 09:45 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) bagi PT Djakarta Llyod dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017. Injeksi sebesar Rp 379,32 miliar yang diberikan kepada Djakarta Lloyd akan digunakan untuk mengkonversi utangnya menjadi ekuitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang yang dimiliki Djakarta Lloyd tersebut adalah sub-loan agreement (SLA) atau utang luar negeri yang diberikan kepada BUMN melalui pemerintah. Utang tersebut, menurut Sri Mulyani, diberikan pada 1993.

"Tujuan konversi utang menjadi ekuitas ini untuk memperbaiki struktur permodalan PT Djakarta Lloyd," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi Badan Usaha Milik Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

Baca: DPR Setujui Tambahan Modal Proyek LRT Jabodebek Rp 4 Triliun

Struktur permodalan yang sehat, menurut Sri Mulyani, akan membuat perseroan punya ekuitas yang positif dan bisa menjadi perusahaan yang bankable. "Dengan neraca yang sehat, kami berharap Djakarta Lloyd bisa mendukung program pembangunan di bidang kemaritiman," tuturnya.

Sejak 2016, menurut Sri Mulyani, Djakarta Lloyd memang telah menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari sisi aset dan liabilitas maupun operasi perusahaan. "Dengan perubahan utang menjadi ekuitas, tentu akan mengurangi beban bunga dan dengan demikian neracanya sehat," katanya.

Dalam rapat kerja di DPR tadi, Komisi BUMN atau Komisi VI menyetujui usulan PMN untuk Djakarta Lloyd dalam APBN-P 2017. PMN yang ditujukan untuk mengkonversi utang menjadi ekuitas tersebut diharapkan dapat memperbaiki struktur modal Djakarta Lloyd.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

8 jam lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

20 jam lalu

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

Wakil Menteri BUMN sebut pemerintah masih kurang memberikan pendanaan untuk developer, guna memberikan pengadaan hunianuntuk masyarakat

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

20 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

1 hari lalu

11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

PT Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan bus tersebut akan mendapat santunan.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

1 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

1 hari lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Mengenal Fitch Ratings dan BBB yang Diraih Bank Mandiri untuk Peningkatan Peringkat

2 hari lalu

Mengenal Fitch Ratings dan BBB yang Diraih Bank Mandiri untuk Peningkatan Peringkat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendapatkan kenaikan peringkat pada level BBB dari lembaga internasional, Fitch Ratings. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

3 hari lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Fitch Naikkan Rating Bank Mandiri jadi BBB

4 hari lalu

Fitch Naikkan Rating Bank Mandiri jadi BBB

Bank Mandiri meraih kenaikan peringkat Internasional Jangka Panjang dan Jangka Pendek pada level "BBB", dari sebelumnya

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Resmikan Green Building The Gade Tower Milik Pegadaian

5 hari lalu

Wamen BUMN Resmikan Green Building The Gade Tower Milik Pegadaian

Peresmian ditandai oleh penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kartika Wirjoatmodjo.

Baca Selengkapnya