TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian berupaya mencari solusi untuk serapan gabah Bulog pasca penerapan Bantuan Pangan Non Tunai.
Kementerian Pertanian memperhitungkan butuh dana cadangan sekitar Rp12 triliun untuk stok beras sebanyak 2 juta ton. Hal ini juga sudah dia disampaikan bersama dengan Kementerian BUMN.
"Tetap kami mencarikan solusi. Mungkin Bulog dapat suntikan dana," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja Menteri Pertanian dan jajarannya dengan Komisi IV DPR, pekan lalu.
Menurutnya, rencana pemerintah menerapkan Bantuan Pangan Non Tunai dapat memangkas biaya angkutan beras sejahtera (Rastra) yang diklaim mencapai Rp3,9 triliun. Selain itu, Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapar memilih beras dengan kualitas baik.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyampaikan Bulog belum mengusulkan dana cadangan untuk stok beras. Meski demikian, Bulog telah memperhitungkan kebutuhan dana cadangan tersebut.
"Secara resmi belum mengusulkan dana cadangan. Namun, jika Bulog diminta mempunyai cadangan beras sebanyak 2 juta ton, maka perlu Rp14 triliun - Rp15 triliun," imbuh Djarot.
Djarot mengatakan sebagai operator, Bulog siap menjalankan apapun regulasi pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan memberikan hitungan teknis anggaran yang harus dicadangkan, termasuk outlet yang harus disiapkan untuk.
"Kajian bisnis internal ada, resiko kalau sesuatu terjadi dan kebijakan pemerintah akan seperti apa. Kami membuat skenario, termasuk beras cadangan tadi," katanya.
Pimpinan Komisi IV DPR Herman Khaeron menyampaikan kewajiban utama negara diantaranya menyediakan cadangan beras minimal 10%. Selain memastikan stok nasional, imbuhnya, pemerintah perlu menyiapkan outlet distribusi.
"Kalau panen gagal, tidak ada panen, maka kita mencari kemana. Maka, perlu ada stok yang cukup dan outlet yang baik," katanya.
