TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian fokus mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional melalui penumbuhan industri baik skala besar maupun kecil dan menengah.

Plt Sekjen Kemenperin Haris Munandar mengemukakan hal itu ketika memberikan kuliah umum di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang.

“Kebijakan kami tidak bisa jalan sendiri. Untuk mewujudkan industrialisasi, dibutuhkan pula aparatur yang bisa memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Misalnya, terkait teknologi dan informasi data,” kata Haris melalui siaran pers diterima di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.

Sampai periode triwulan III/2016, jumlah perusahaan industri besar yang tumbuh sebanyak 1.228 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 15,54 juta orang.

Adapun di sektor IKM, penambahan unit usaha hingga tahun 2016 sebanyak 165.983 IKM atau meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun 2015.

Kepada lebih dari 2.000 Wasana Praja IPDN yang hadir dalam kuliah umum, Haris menyampaikan, kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia berasal dari sektor manufaktur.

“Pada kuartal I tahun 2017, industri pengolahan non-migas mampu menyumbangkan bagi PDB nasional sebesar 18,08 persen atau tertinggi dibanding sektor lain,” ungkapnya.

Haris berharap agar para calon pamong praja muda yang akan lulus dan menempati posisi di lingkungan pemerintahan tersebut, ikut berperan aktif menjalankan visi dan misi pembangunan industri nasional.

Upaya ini sebagai salah satu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat karena salah satu efek berganda dari industri adalah penyerapan tenaga kerja.

“Visinya menjadikan negara industri tangguh,” katanya.

Misi yang diimplementasikan, antara lain memacu industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian, memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional, serta meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Guna menambahkan program hilirisasi industri, Haris pun menyatakan, perlu adanya langkah sinergi antara pemangku kepentingan dan perubahan pola pikir.

“Jangan terus jual sumber daya alam lokal kita. Jadi, harus melalui pengolahan di dalam negeri, sehingga nilai tambah produk semakin tinggi dan menerima devisa dari ekspor,” ujarnya. Selain itu, ditopang dengan program cinta produk domestik.

Kemenperin mencatat, total ekspor sektor industri pada Januari-Maret 2017 mencapai 30,57 miliar dollar AS, sedangkan nilai impor sekitar 27,69 miliar dollar AS sehingga neraca perdagangan mengalami surplus sebesar 2,88 miliar dollar AS.

“Saat ini, impor masih pada bahan baku dan bahan penolong yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri. Namun, itu menunjukkan aktivitas industri masih jalan karena berproduksi,” jelas Haris.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN Hyronimus Rowa menuturkan, di era otonomi daerah, pamong praja dituntut dapat mengembangkan keterampilan masyarakat khususnya di sektor industri sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah.

“Setelah wisuda, para lulusan ini akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Mereka harus mampu bangun industrialisasi di daerah-daerah,” ucapnya.

Hyronimus juga berharap, agar Indonesia tidak menjadi negara pengimpor produk industri, tetapi bisa menjadi basis produksi dan tuan rumah di negeri sendiri.

“Maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang qualified serta pemahaman tentang pengembangan industri nasional," paparnya.
ANTARA