Rumah DP 0 Rupiah di Ketapang Diluncurkan Jumat Ini  

Reporter

Editor

Bagja

Senin, 22 Mei 2017 17:02 WIB

Undangan peluncuran rumah murah DP 0 rupiah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Jumat, 26 Mei 2017.

TEMPO.CO, Ketapang - Pengembang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memenuhi janjinya membangun rumah murah tanpa uang muka alias DP 0 rupiah. “Jumat ini insya Allah peletakan batu pertama,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Joko Yuhono, Senin, 22 Mei 2017.

Joko adalah pejabat yang berinisiatif membangun rumah murah tanpa uang muka. Ia menghubungi pengembang dan mengajak pemerintah daerah setempat mewujudkan rumah murah tersebut. Selama dua bulan, ia mematangkan usul tersebut. “Alhamdulillah, ada pengembang yang mau,” ujarnya.

Sukiryanto, pemilik PT Kayung Usaha Properti, menyambut ajakan Joko. Ketua Real Estate Indonesia cabang Kalimantan Barat ini setuju membangun rumah murah tanpa DP. Selama dua bulan, ia membeli lahan sekitar 10 hektare di pusat Kota Ketapang senilai Rp 7 miliar.

Baca: Kabupaten Ketapang Segera Bangun Rumah DP 0 Rupiah

Di lahan tersebut akan dibangun perumahan Kayung Adhyaksa Residence. Nama itu diambil karena ide membangun perumahan ini datang dari Joko sebagai jaksa. “Izin-izin membangun sudah beres, termasuk skema kerja sama dengan Bank Kalbar,” kata Sukiryanto.

Joko mengumpulkan para pejabat Kalimantan Barat untuk mewujudkan idenya tersebut. Ia menerjunkan tim untuk mengawal penerbitan izin mendirikan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Sukirno juga menyambut ide ini.

Skema dalam pembelian rumah ini mengacu pada aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016. Dalam skema ini, APBN akan mensubsidi bunga pinjaman bank sebesar 5 persen dari total 13,75 persen. Sehingga pembeli rumah hanya akan mencicil Rp 1,5 juta per bulan selama 15 tahun atau Rp 1,2 juta selama 20 tahun.

Menurut Sukiryanto, Bank Kalsel siap menjadi mitra dalam transaksi tersebut. Karena itu, untuk sementara, ia akan membangun 400 unit rumah untuk pegawai negeri sipil Kalimantan Barat yang berjumlah 8.000 orang.

Berdasarkan aturan subsidi itu, pemerintah menetapkan harga rumah murah setiap provinsi. Untuk wilayah Kalimantan Barat, harganya berkisar Rp 121-140 juta. Sukiryanto akan menjualnya Rp 135 juta untuk rumah tipe 36/120. “Untuk saya, untungnya tak terlalu besar, mungkin hanya Rp 3-5 juta per rumah,” ucapnya.

Baca: Skema Subsidi Bunga 5 Persen Flat 20 Tahun

Sukiryanto menerima tawaran itu karena mengincar pusat bisnis di depan perumahan. Dari perhitungannya, pusat bisnis untuk toko dan perkantoran itu akan menguntungkan dari segi bisnis. Tawaran itu juga ia terima karena ada jaminan dari Joko dan pemerintah Kalimantan Barat dalam percepatan perizinan dan biaya normal sesuai dengan aturan.

Bagi pengembang, kata dia, membangun rumah memakan biaya mahal karena perlu izin banyak tahap dan ongkos di sana-sini. Dengan jaminan biaya sesuai dengan aturan dan cepat, ia berani membangun rumah murah kendati untungnya tak seberapa. “Izin pendahuluan sedang dalam proses, sementara izin bank akan mulai proses setelah transaksi dengan pembeli,” katanya.

Joko bersyukur peluncuran rumah murah ini sesuai dengan targetnya sebelum Ramadan. Ia mengaku ide membangun rumah murah muncul dari perdebatan DP 0 rupiah dalam pemilihan Gubernur Jakarta selama enam bulan terakhir. “Jika Jakarta masih wacana, Ketapang sudah terlaksana,” kata dia.

BAGJA HIDAYAT

Berita terkait

Komunitas The Power of Mama Ketapang Raih Nasional Clean Air Championship Award

22 November 2023

Komunitas The Power of Mama Ketapang Raih Nasional Clean Air Championship Award

Komunitas The Power of Mama menerima "Clean air Championship Award 2023" untuk tingkat petani, masyarakat peduli api, perorangan wilayah Kalimantan.

Baca Selengkapnya

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen

Baca Selengkapnya

2 Orang Utan Terjebak Karhutla Kalimantan, BKSDA: Induk dan Anak

12 September 2023

2 Orang Utan Terjebak Karhutla Kalimantan, BKSDA: Induk dan Anak

BKSDA masih mencari dua individu orang utan yang terjebak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada areal kebun sawit di Kabupaten Ketapang.

Baca Selengkapnya

Gempa Ketapang Kalimantan Barat Ternyata Terasa Kuat dan Merusak

1 Juli 2022

Gempa Ketapang Kalimantan Barat Ternyata Terasa Kuat dan Merusak

Gempa dipicu adanya aktivitas sesar aktif di dasar laut yang belum dikenali dan belum terpetakan sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Info Gempa Terkini BMKG: tak Terasa di Ketapang, Lemah di Jayapura

1 Juli 2022

Info Gempa Terkini BMKG: tak Terasa di Ketapang, Lemah di Jayapura

BMKG mencatat gempa terkini, kekuatannya Magnitudo 5, pada pukul 05.09 WIB pagi ini, Jumat, 1 Juli 2022.

Baca Selengkapnya

Gara-gara Membuat Lelucon Musibah Sriwijaya Air, Warga Ketapang Diperiksa Polisi

12 Januari 2021

Gara-gara Membuat Lelucon Musibah Sriwijaya Air, Warga Ketapang Diperiksa Polisi

Kepolisian Resor Ketapang memeriksa pemilik akun media social bernama Harzo karena diduga membuat lelucon terkait musibah Sriwijaya Air

Baca Selengkapnya

Orangutan Bermata Satu Korban Karhutla Dilepasliarkan

12 November 2019

Orangutan Bermata Satu Korban Karhutla Dilepasliarkan

BKSDA Kalimantan Barat bersama IAR Indonesia melepasliarkan orangutan korban karhutla ke Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang.

Baca Selengkapnya

Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

5 Maret 2019

Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.

Baca Selengkapnya

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.

Baca Selengkapnya

PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

2 November 2017

PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.

Baca Selengkapnya