TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti memaparkan beberapa kendala implementasi program satu juta rumah. Menurut dia, masalah utama program ini adalah mahalnya harga tanah dan kurangnya ketersediaan tanah.

Baca: Pengusaha Properti Yakin Realisasi 1 Juta Rumah Terhambat

"Belum ada alokasi lahan khusus untuk perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Ini kami harapkan bisa dalam bentuk land banking," kata Lana dalam Property & Mortgage Summit 2017 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.

Selain itu, menurut Lana, proses pembebasan dan sertifikasi tanah sangat rumit. Daya beli calon konsumen pun masih rendah. "Proses penyesuaian atau akulturasi juga berjalan sangat lambat, terutama di lingkungan rusun, sehingga penghuni dan pengembang masih memerlukan mediasi," ucapnya.

Lana berujar, kunci keberhasilan program satu juta rumah adalah sinergi antar-pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, maupun pengembang. Pemerintah pusat hanya mampu menyediakan rumah sebanyak 10-15 persen dari target satu juta rumah.

Selain itu, tutur Lana, bantuan pembiayaan perumahan yang dapat diberikan pemerintah hanya sebesar 35-40 persen dari target satu rumah. "Kementerian PUPR selaku koordinator di tingkat pusat harus didukung para stakeholder dalam rangka mencapai target pembangunan rumah."

Baca: Program Sejuta Rumah Berlanjut, Ini Target Kementerian PUPR

Pada 2017, program satu juta rumah kembali dicanangkan. Sebanyak 700 ribu unit dibangun untuk MBR dan sisanya untuk non-MBR. Untuk mempercepat program ini, pemerintah memberikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 120 ribu unit.

ANGELINA ANJAR SAWITRI