TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Uni Eropa tidak melakukan kampanye negatif soal minyak sawit Indonesia. Uni Eropa diminta tidak mencari-cari alasan masalah lingkungan untuk menjatuhkan minyak sawit.

Baca: Resolusi Sawit Uni Eropa Dipastikan Tak Ganggu Perdagangan

"Janganlah persaingan dagang dibawa sampai begini. Ini pada dasarnya adalah persaingan dagang kemudian dicari alasan masalah lingkungan," kata Kalla seperti ditirukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2017.

Pernyataan itu diungkapkan Kalla saat menerima kunjungan Menteri Pembangunan Ekonomi Italia Carlo Calenda. Dalam pertemuan itu, Kalla didampingi antara lain oleh Enggar. Pada Carlo, Kalla menegaskan komitmen Indonesia yang tinggi pada masalah lingkungan.

Kunjungan Carlo dilakukan karena pemerintah Italia menginginkan kerja sama perdagangan yang lebih seimbang dengan Indonesia. Enggar menyatakan, perdagangan Indonesia dan Italia pada 2015 ke 2016 mengalami penurunan 9,4 persen. Namun, Indonesia mencatat nilai surplus perdagangan mencapai USD 200 juta. "Mereka mengharapkan ada kerja sama yang kebih seimbang. Kami tentu wellcome," katanya.

Dalam perdagangan dengan Indonesia, Italia menginginkan kemajuan teknologi yang mereka miliki bisa digunakan untuk industri kulit di Indonesia. Enggar menyatakan Indonesia siap bekerja sama dan persoalan itu akan dilakukan business to business.

Di sisi lain, Indonesia menyoroti soal moratorium sawit yang dilakukan Uni Eropa. Enggar menyatakan meskipun moratorium itu tidak mengikat negara-negara Uni Eropa, hal itu menjadi kampanye negatif untuk minyak sawit Indonesia.

Enggar menyatakan, Indonesia diperlakukan tidak fair oleh Uni Eropa. "Kalau kita bicara deforestrasi, berapa kurangnya hutan yang hilang untuk lahan kedelai di Eropa. Kenapa diperlakukan berbeda," kata Enggar.

Baca: Uni Eropa Larang Biodiesel dari Sawit, Menteri Amran Berang

Carlo menyatakan pihaknya akan membantu menyampaikan keberatan Indonesia soal moratorium tersebut.

AMIRULLAH SUHADA