TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyampaikan bahwa Jawa Tengah menjadi kawasan dengan angka nelayan terdampak larangan cantrang terbesar. Menurut data yang ia punya, jumlah nelayan terdampak larangan cantrang di Jateng hampir mencapai angka 7 ribu.
"Kira-kira 5500-560 untuk kapal yang di bawah 10 GT. Sementara itu, untuk yang di atas 30 GT kira-kira ada 1100," ujar Teten saat dicegat di Istana Kepresidenan, Rabu, 3 Mei 2017.
Sebagaimana telah diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan surat edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016 yang pada intinya melarang penggunaan cantrang atau segala jenis pukat untuk menangkap ikan. Sebab, cantrang dianggap tidak ramah lingkungan.
Baca: Komnas HAM Sepaham dengan Nelayan Soal Kasus Cantrang
Pengganti cantrang yang disiapkan Kementerian Kelautan adalah gillnet. Gillnet adalah jaring vertikal yang dipasang membentang sehingga menjerat ikan yang mencoba melewatinya. Sejak awal 2017, kementerian mulai membagikan alat itu sekaligus melakukan pelatihan terkait penggunaannya. Sayangnya, belum semua nelayan mendapat sehingga banyak yang tetap melaut dengan cantrang seperti di Jawa Tengah.
Teten melanjutkan bahwa pemerintah akan berupaya mempercepat penyebrana penggantian cantrang kepada pemilik kapal berukuran 10 GT. Ia berkata, pemerintah menyediakan biaya Rp124 miliar untuk hal tersebut.
"Realisasi di lapangan, pergantian cantrang ke alat baru baru berjalan 7 persen," ujarnya.
Simak: Kontroversi Cantrang, Pengamat Minta Jokowi Pertahankan Larangan
Sementara itu, untuk pemiliki kapal 30 GT, pemerintah belum menentukan skema pendanaan yang tepat. Teten mengatakan hal itu akan dibahas segera dengan Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Presiden Joko Widodo sudah meminta hal itu dibicarakan soal fasilitas pembiayaan dan kemudahan perizinan," ujar Teten mengakhiri.
ISTMAN MP
Berita terkait
Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM
4 hari lalu
Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.
Baca SelengkapnyaKJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap
9 hari lalu
KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.
Baca SelengkapnyaTiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia
12 hari lalu
Tiga kapal nelayan Indonesia asal Natuna ditangkap oleh penjaga laut otoritas Malaysia. Dituding memasuki perairan Malaysia secara ilegal.
Baca SelengkapnyaPantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
12 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
Baca SelengkapnyaAsal-usul Tradisi Lomban Setiap Bulan Syawal di Jepara
16 hari lalu
Tradisi Lomban setiap bulan Syawal di jepara telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPolisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg
17 hari lalu
Bareskrim Polri menangkap lima tersangka tindak pidana narkotika saat hendak menyeludupkan 19 kg sabu dari Malaysia melalui Aceh Timur.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati
19 hari lalu
Relawan Jokowi menilai silaturahmi dengan Megawati penting dan strategis dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati
22 hari lalu
Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa.
Baca SelengkapnyaWalhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN
23 hari lalu
Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaIstana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh
24 hari lalu
Istana meminta maaf karena tak bisa mengakomodasi semua warga yang mengikuti acara open house Jokowi.
Baca Selengkapnya