TEMPO.CO, Pontianak - Kalimantan Barat menerima Dana Desa pada 2017 ini mencapai Rp1,6 triliun atau bertambah Rp400 miliar dari tahun lalu yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun. Dengan alokasi tersebut, rata-rata di Kalbar akan menerima Rp1,3 miliar per desa.

Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu RI Rukijo mengatakan, dana desa bagi Kalbar pada 2017 ini mencapai Rp1,6 triliun atau bertambah Rp400 miliar dari tahun lalu yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun.

"Selain pembangunan sarana dan prasarana, dana desa juga untuk pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat. Rata-rata di Kalbar itu menerima Rp1,3 miliar per desa dari jumlah 2.381 desa," kata Rukijo di Pontianak, Jumat, 7 April 2017.

Bahkan, lanjutnya, desa tidak hanya mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetapi berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan dana bagi hasil (DBH). Adapun untuk ADD sebesar Rp949 miliar dan DBH memperoleh sebanyak Rp43,56 miliar.

Dia mengingatkan, kendati dana desa yang dikucurkan sangat besar tidak berarti apa-apa jika desa tidak melaporkan realisasi laporan penggunaan dana desa pada 2016.

Hal itu bisa berdampak, lanjutnya, tidak akan disalurkannya dana desa pada 2017 ini. Adapun kabupaten yang sudah melaporkan realisasi dana desa 2016 baru Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kayong Utara dari 13 kabupaten dan kota.

"Di sisi lain, kami informasikan pada 2018, akan ada dana desa afirmasi untuk daerah-daerah tertinggal dan perbatasan. Kami akan memberikan indeks geografis sebagai acuan kabupaten untuk melaksanakan program afirmasi," ucapnya.

Gubernur Kalbar Cornelis mengutarakan, faktor kuantitas sumber daya manusia atau pendamping desa yang masih minim, menjadi menjadi hambatan pelaksanaan dalam mengoptimalkam kebutuhan program dana desa. "Jumlah pendamping desa masih kurang karena provinsi belum diberikan sepenuhnya diberikan kewenangan untuk merekrut," kata dia.

Dia merincikan jumlah tenaga desa baru sebanyak 57 orang dari ideal untuk seluruh desa semestinya 77 orang dialokasikan ke 1.977 desa. Selain itu masih kurang 69 orang atau baru 194 orang untuk tenaga pemberdayaan desa, tenaga teknik desa baru terisi 17 orang dari seharusnya 263 orang.

Selain kurang tenaga desa, Cornelis mengatakan, masih belum optimal peran verifikasi dan pelaporan pertanggung jawaban desa karena masih lemah pemahaman dari teknisi sehingga cenderung membuat laporan verifikasi yang diulang-ulang dan berdampak terlambatnya pencairan dana desa.
BISNIS.COM